Mataram, 6 November 2025 – Pengawasan obat dan makanan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sistem pengawasan yang efektif diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk obat dan makanan yang beredar. Oleh karena itu, program prioritas nasional “Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan” terus dilanjutkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pada Kamis, 6 November 2025, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik POM Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula BBPOM di Mataram ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh para penanggung jawab (PIC) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta petugas dari BBPOM di Mataram dan BPOM di Bima.
Kegiatan monev ini bertujuan untuk meninjau capaian pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik POM tahun berjalan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program di lapangan. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana untuk menyusun alternatif solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dalam kegiatan BOK POM Tahun Anggaran 2025.
Lebih jauh, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan rencana pelaksanaan BOK POM Tahun 2026 agar dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan selaras dengan kebijakan nasional. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan BPOM dapat semakin kuat dalam mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif, efisien, serta berdampak positif bagi masyarakat luas, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
