Kantor Badan POM di Kabupaten Bima
Rabu, 31 Juli 2019 Kantor Badan POM di Kabupaten Bima memenuhi undangan Balai Besar POM di Mataram dalam kegiatan “Internalisasi Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Balai Besar POM di Mataram Menuju Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”.
Dalam sambutannya, Kepala Balai Besar POM di Mataram menyampaikan bahwa dukungan dari lintas sektor terkait dan masyarakat sangat diperlukan oleh Balai Besar POM di Mataram untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dalam kegiatan ini, Kepala Ombudsman perwakilan NTB dan Inspektur II Badan POM hadir sebagai pembicara. Kepala Ombudsman perwakilan NTB, Adhar Hakim SH, MH menyampaikan bahwa praktek korupsi dimulai karena adanya maladministrasi, seperti pelayanan publik yang buruk, penyimpangan prosedur dan penundaan yang berlarut. Badan POM sebagai lembaga yang behubungan langsung dengan pelayanan publik bisa saja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terjadi maladministrasi, namun pada tahun 2018 belum ada pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik di Balai Besar POM di Mataram.
Inspektur II Badan POM, ibu Dra. Zulaimah, Apt., M.Si menyampaikan materi mengenai strategi pemenuhan persyaratan pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM dan Evaluasi LKE zona integritas Balai Besar POM di Mataram.
Dengan mengikuti kegiatan “Internalisasi Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Balai Besar POM di Mataram Menuju Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”, diharapkan sebagai langkah awal bagi Kantor Badan POM di Kabupaten Bima untuk mengimplementasikan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di wilayah kerja Kantor Badan POM Kabupaten Bima.
