Program Diversifikasi Pangan Lokal (Program DPL) memiliki peran penting dalam konstruksi sistem pangan nasional, salah satunya dengan memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber keragaman bahan pangan untuk pencapaian ketahanan pangan dan gizi keluarga di era normal baru (new normal). Usaha pangan lokal berpotensi sebagai pencipta kesempatan kerja dan tambahan pendapatan rumah tangga, serta penggerak ekonomi daerah.
Pertumbuhan usaha pangan lokal perlu diimbangi dengan jaminan kemanan dan mutu produk agar konsumen terhindar dari risiko kesehatan. Salah satu jaminan kemanan dan mutu pangan yang harus dimiliki produsen pangan adalah Izin Penerapan Cara Prosuksi Pangan Olahan yang Baik. Pemerintah memiliki peran untuk melakukan pembinaan kepada produsen pangan olahan agar memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
Untuk itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Mataram menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi UMK Pangan Olahan pada 29-30 Agustus 2023 di salah satu hotel di Kota Mataram. Bimtek diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari 30 UMK pangan olahan dan 10 fasilitator pendamping pangan. Fasilitator pendamping berasal dari Balai Besar POM di Mataram dan Mahasiswa Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram, Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt. “Pendaftaran produk di Badan POM itu mudah, murah dan terukur”, ungkap Yosef dalam sambutan pembukaannya sehingga UMK pangan tidak perlu takut dengan persyaratan yang sulit dan prosedur yang berbelit-belit karena proses dilakukan melalui sistem elektronik yang dapat dipantau tahapannya. Selain itu terdapat keringanan biaya pendaftaran bagi UMK dan fasilitasi pengujian produk jika diperlukan pada saat pendaftaran.
Narasumber pada kegiatan ini berasal dari Balai Beaar POM di Mataram, CKP-CBT Centre dan Petugas Pendamping Halal Kab. Lombok Timur. Materi yang disampaikan antara lain Alur Pendaftaran Produk Pangan Olahan, Sistem Pendokumentasian Sederhana, Ketentuan Label Pangan Olahan, Review dan Identifikasi Persyaratan CPPOB, dan Sertifikasi Halal untuk Produk Olahan Pangan.
Selain itu, UMK Pangan diberikan workshop menyusun dokumen persyaratan Izin Penerapan CPPOB didampingi fasilitator serta simulasi pengajuan Izin Penerapan CPPOB melalui sistem e-sertifikasi Badan POM. Salah satu dokumen persyaratan yang disusun yaitu panduan mutu CPPOB berupa prosedur kerja yang selama ini menjadi kendala bagi UMK.
Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 27% dari peserta, diharapkan UMK Pangan juga menerapkan pedoman mutu secara konsisten untuk menghasilkan produk yang aman, bermutu dan layak untuk dikonsumsi, serta akan meningkatkan daya saing produknya. UMK Pangan yang telah melengkapi persyaratan didampingi pengajuan permohonan Izin Penerapan CPPOBnya, namun masih ditemukan kendala di beberapa UMK Pangan seperti tidak bisa mengakses akun OSS dan status KSWP tidak valid yang akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
BBPOM di Mataram
