Mataram, 18/11/2022. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, Balai Besar POM di Mataram (BBPOM di Mataram) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Kamis, 17 November 2022 dihadiri oleh 41 (empat puluh satu) orang dari unsur penyelenggara layanan, pengguna layanan, tokoh masyarakat (DPRD dan Tokoh Agama), OPD terkait, Ahli/Praktisi (akademisi/ahli/praktisi dari Universitas, incubator bisnis, Organisasi Masyarakat Sipil (PKK, Pramuka, IPEMI, PD IAI, PD PAFI), Media cetak/eletronik (RRI,TVRI, Lombok Post).
Kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB, Muhammad Akri, SH., yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap pelayanan publik BBPOM di Mataram dan upaya BBPOM di Mataram yang terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran BBPOM di Mataram itu sangat penting dan sangat membantu masyarakat dalam hal edukasi maupun sertifikasi agar Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat adalah produk yang aman bermutu dan bermanfaat.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram Dra, I Gusti Ayu Adhi Aryapatni,Apt dengan moderator Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi Drs. I Nyoman Sumasada, Apt.MH, menyampaikan Upaya Peningkatan Pelayanan Publik BBPOM di Mataram yaitu pelayanan informasi dan pengaduan, layanan pengujian dan layanan sertifikasi. Juga telah disampaikan prestasi dan upaya yang telah dilakukan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. BBPOM di Mataram terus berupaya meningkatkan pelayanan publik yang prima dan melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik ini meminta masukan dari masyarakat agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima, yaitu layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab dan diakhiri dengan pembahasan serta perumusan rekomendasi sebagai hasil dari kegiatan tersebut.
Rekomendasi yang disepakati oleh peserta Forum Konsultasi Publik antara lain Kebijakan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang tidak puas dengan layanan akan dilaksanakan pada seluruh jenis layanan. Pemberian kompensasi akan ditambahkan berupa pemberian fasilitas prioritas pada pelayanan berikutnya. Terkait layanan pengaduan akan dilakukan peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait, serta merevisi standar dan SOP pelayanan sertifikasi sesuai dengan regulasi terkini. Rekomendasi tindak lanjut ini telah ditetapkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pemberi layanan dan perwakilan peserta dari pengguna layanan.
