Mataram – Kepala Balai Besar POM di Mataram membuka Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan DAK Nonfisik POM Tahun 2021 pada hari senin (22/3/2021) secara daring yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Kab./ Kota, Bappeda Prov. NTB dan Kab./ Kota, serta Loka POM di Kabupaten Bima. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Penerima DAK Non Fisik Tahun 2021 berkaitan dengan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
DAK Non Fisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 merupakan DAK tahun kedua yang diberikan kepada Pemda Kabupaten/Kota terkait pengawasan Obat dan Makanan, namun berdasarkan hasil evaluasi laporan realisasi anggaran pelaksanaan DAK Non Fisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan dari pemerintah Kabupaten/Kota pada Tahun 2020 hanya sebesar 55,63% dari Rp 58.053.296.000,- yang telah disalurkan. Beberapa kendala yang menyebabkan tidak optimalnya serapan anggaran telah teridentifikasi, meliputi aspek SDM, korrdinasi, Pelaksanaan dan Kepatuhan Pelaporan.
Pada tahun 2021 Pemda Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat menerima anggaran DAK Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp. 4.978.387.000,- atau meningkat hampir 500% dibandingkan Tahun 2020 yang hanya sebesar Rp. 1.068.668.000,-. Selain itu, terdapat perubahan jumlah menu dan aktivitas dalam DAK Nonfisik POM TA 2021 yang perlu menjadi perhatian bagi Pemda Kabupaten/Kota.
Sinergisme Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengawasan obat dan makanan adalah upaya nyata melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat. Untuk meningkatkan realisasi pelaksanaan DAK Non Fisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Mataram secara kontinu melakukan pengawalan pelaksanaan DAK Non Fisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Penerima DAK. Salah satu pengawalan yang dilakukan yaitu melalui kegiatan Sosialisasi Pengelolaan DAK Nonfisik POM Tahun 2021.
Alokasi DAK Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan salah satu upaya Badan POM agar Pemda dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Selanjutnya Pemda diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara mandiri agar pengawasan Obat dan Makanan di daerah dapat berjalan efektif sesuai Inpres No. 3 Tahun 2017.
BBPOM di Mataram
