Mataram - Salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan selain pengawasan oleh pemerintah atau pelaku usaha adalah pengawasan oleh masyarakat. Masyarakat mempunyai peran penting dalam melindungi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sehingga masyarakat harus cerdas dalam memilih produk yang dibutuhkan. Apalagi promosi obat dan makanan di masyarakat sangat gencar dilakukan bahkan saat ini banyak produk yang ditawarkan secara online dan juga langsung dijual dari pintu ke pintu.
Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat, Balai Besar POM di Mataram melaksanakan Sosialisasi Obat dan Makanan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bersama Tokoh Masyarakat pada hari Sabtu (2/6) dan Minggu (3/6) di Pondok Pesantren Nurul Ulum, Desa Mertak Tombok, Kab. Lombok Tengah dan di Pondok Pesantren Al Ma''''arif Darusalam, Desa Rempek, Kab. Lombok Utara. Sosialisasi ini sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat agar cerdas dalam memilih produk obat dan makanan yang akan dikonsumsi serta cerdas dalam menyikapi informasi yang terus berkembang.
Pemerintah Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Utara sangat mendukung kegiatan sosialisasi ini karena menyangkut kesehatan para warganya, antara lain diharapkan turut membantu mengatasi masalah stunting yang menjadi prioritas program pemerintah di bidang kesehatan. Sosialisasi di Lombok Tengah dibuka oleh Plt. Bupati Lombok Tengah, L. Pathul Bahri, S.IP. Sedangkan sosialisasi di Kab Lombok Utara di buka oleh Sekretaris Daerah Lombok Utara, Drs H Suardi MH.
Narasumber dalam kegiatan ini adalah Hj. Ermalena, MHS yang merupakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dan Kepala Balai Besar POM di Mataram, Dra. Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih, Apt., M.H. Narasumber mengajak ratusan masyarakat yang hadir untuk cerdas dalam menggunakan Obat dan Makanan, menghimbau masyarakat agar tidak mudah terbujuk dengan tawaran produk melalui iklan yang kadang kala promosinya berlebihan. "Masyarakat harus bisa mengetahui keaslian produk obat dan makanan yang diperdagangkan, di antaranya dengan memastikan bahwa produk tersebut telah memiliki nomor ijin edar dan ada tanggal kedaluwarsanya", jelas Ermalena.
Peserta sosialisasi juga mempertanyakan kenapa hingga saat ini belum ada undang-undang yang menjadi dasar hukum pengawasan obat dan makanan sehingga dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan. Wakil Ketua Komisi IX menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan memang belum ada sehingga Komisi IX DPR RI berinisiatif untuk mengusulkan Undang-Undang tersebut dan saat ini telah masuk pada tahapan pembahasan di Badan Keahlian DPR. "Ketiadaan Undang-undang tersebut juga menjadi dasar untuk mempercepat proses pembahasannya”, jawab Ermalena.
Pelaksanaan pengawasan obat dan makanan pada saat ini dilaksanakan berdasar UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, UU Narkotika, UU Psikotropika, UU Pangan dan peraturan pelaksanaannya yang dirasa masih belum mampu memberi kemampuan koordinasi oleh Badan POM dalam pelaksanaan pengawasan. “Pengawasan akan lebih optimal bila ada Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan. Undang-Undang ini sangat diharapkan karena pengawasan Obat dan Makanan akan menjadi lebih efektif dan efisien”, pungkas Suarningsih.
Badan POM hadir melindungi dan melayani masyarakat.
