Mataram – Memasuki minggu terakhir puasa dan telah selesainya tahap V pelaksanaan intensifikasi pengawasan pangan, Balai Besar POM di Mataram menyelenggarakan siaran pers hasil intensifikasi pengawasan pangan pada hari Senin (10/05/2021). Adapun yang disampaikan adalah hasil intensifikasi pengawasan tahap I-V yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 April s/d 7 Mei 2021 mencakup kabupaten/kota di Pulau Lombok dan Sumbawa. Intensifikasi pengawasan akan berlanjut sampai 1 minggu setelah lebaran.
Sampai dengan tahap V, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 117 (seratus tujuh belas) sarana distribusi pangan (terdiri dari 46 distributor, dan 71 ritel/toko/pengecer dan 13 (tiga belas) sarana diantaranya membuat dan/atau menjual parcel) dengan hasil 110 sarana atau 94,0% Memenuhi Ketentuan/MK dan 7sarana atau 6,0% Tidak Memenuhi Ketentuan/TMK.
Total temuan produk pangan Tidak Memenuhi Ketentuan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) item / 364 (tiga ratus enam puluh empat) pcs/kemasan, dengan temuan terbanyak adalah pangan kedaluwarsa (17 item/308 pcs atau 84,6%), kemudian pangan tanpa izin edar/TIE (2 item/28 pcs atau 7,7%), dan pangan dengan kemasan rusak/penyok (14 item/28 pcs atau 7,7%). Adapun pangan kedaluwarsa ditemukan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa. Pangan tanpa izin edar/TIE ditemukan di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan pangan kemasan rusak/penyok ditemukan di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Lombok Barat.
Seluruh temuan adalah produk pangan yang dipajang/didisplay pada rak (bukan di dalam parcel). Temuan berupa pangan dengan kemasan rusak/penyok dan kedaluwarsa selanjutnya diturunkan dan disisihkan dari display untuk diretur ke sumber pembelian, sedangkan pangan impor tanpa izin edar/TIE dilakukan pemusnahan oleh pemilik sarana dengan disaksikan petugas, kepada pemilik sarana diberikan pembinaan. Dari hasil pengawasan di tingkat distributor/ritel, pangan kedaluwarsa masih mendominasi hasil temuan, disamping adanya temuan pangan tanpa izin edar/TIE pada tahun ini, sehingga perlu diwaspadai kemungkinan masuknya prduk-produk tanpa izin edar tersebut di NTB.
Sampling dan uji cepat terhadap 319 (tiga ratus sembilan belas) sampel pangan jajanan buka puasa dari 127 (seratus dua puluh tujuh) pedagang takjil, dengan hasil 307 (tiga ratus tujuh) sampel Memenuhi Syarat/MS atau 96,2% dan 12 (dua belas) sampel Tidak Memenuhi Syarat/TMS atau 3,8% dengan rincian 10 (sepuluh) sampel kerupuk dan 2 (dua) sampel mie kuning basah mengandung Boraks. Temuan pangan mengandung boraks dimusnahkan ditempat oleh pemilik dengan disaksikan petugas dan pedagang membuat surat pernyataan untuk tidak lagi menjual produk pangan mengandung Bahan Berbahaya Boraks. Dari hasil sampling dan uji cepat pangan jajanan buka puasa dalam 2 (dua) tahun terakhir, boraks masih menjadi masalah utama dibanding bahan berbahaya lain ( Rhodamin B, Formalin, dan Methanyl Yellow).
Kepala BBPOM di Mataram, Ibu Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt menghimbau kepada pelaku usaha, khususnya distributor/ritel agar lebih memperhatikan keamanan produk yang dijual, serta mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat mendapatkan produk yang aman dan bermutu. Beliau juga menyampaikan agar masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya pada produk pangan dengan selalu menerapkan “Cek KLIK”, cek Kemasaan, cek Label, cek Izin Edar dan cek Kedaluwarsa ketika akan membeli atau mengonsumsi produk pangan olahan dalam bentuk kemasan.
BBPOM di Mataram
