Mataram - Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki persentase terbesar jika dibandingkan dengan industri yaitu lebih dari 99%. Oleh karena itu, UMKM memegang peran strategis dalam menggerakkan perekonomian rakyat dengan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, mendorong pemerataan pendapatan dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan, serta fleksibel untuk beradaptasi dengan permintaan pasar. Salah satu kategori UMKM tersebut adalah UMK yang memproduksi pangan olahan.
Berdasarkan data hasil pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan yang dilakukan, ditemukan sebanyak 47% sarana UMK Tidak Memenuhi Ketentuan. Sedangkan data hasil pengujian produk pangan olahan produksi UMK yang Tidak Memenuhi Syarat memiliki persentase lebih tinggi yaitu 76%. Demikian pula dengan hasil data pengawasan iklan pangan olahan yang Tidak Memenuhi Syarat sbesar 67%.
Ketidaksesuaian di atas disebabkan oleh: (1) kurangnya komitmen pelaku usaha pangan dalam penjaminan mutu dan keamanan pangan; (2) keterbatasan kapasitas yaitu kemampuan dan pengetahuan serta kesadaran pelaku usaha pangan terhadap mutu dan keamanan pangan; (3) keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang mutu dan keamanan pangan; dan (4) keterbatasan kelembagaan pangan terkait pengawasan mutu dan keamanan pangan.
Badan POM dan Unit Pelaksana Teknisnya telah melakukan pembinaan kepada UMK pangan olahan dalam memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) agar persyaratan keamanan dan mutu produk pangan dapat terpenuhi yang untuk meningkatkan daya saing UMK pangan olahan. Dukungan yang diberikan oleh Badan POM terhadap UMK antara lain diwujudkan dengan memberikan kemudahan melalui berbagai upaya percepatan, penyederhanaan, dan pendampingan kepada UMK. Badan POM juga secara rutin melakukan penyuluhan, bimbingan teknis dan konsultasi langsung yang bersifat pro-aktif.
Menindaklanjuti hasil Kolaborasi Akselerasi Peningkatan Daya Saing UMKM Pangan Olahan, Kosmetika dan Obat Tradisional di NTB tanggal 29 September 2022, pada 13 Desember 2022 lalu BBPOM di Mataram menyelenggarakan Bimtek Pendaftaran Pangan Olahan bagi Fasilitator Pendamping UMK yang dihadiri oleh 30 calon fasilitator berasal dari lintas sektor terkait. Kegiatan yang berlangsung di Fave Hotel dibuka oleh Kepala BBPOM di Mataram, Dra. IGA Adhi Aryaptni, Apt.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah memiliki kewajiban untuk menggalakkan pengembangan pangan lokal yaitu makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai potensi dan kearifan lokal. Pangan lokal sebagai sumber keragaman bahan pangan untuk pencapaian ketahanan pangan dan gizi keluarga di era normal baru (new normal) melalui Program Diversifikasi Pangan Lokal (Program DPL) memiliki peran penting dalam konstruksi sistem pangan nasional. Usaha pangan lokal berpotensi sebagai pencipta kesempatan kerja dan tambahan pendapatan rumah tangga, serta penggerak ekonomi daerah.
Penyelenggaraan ini sebagai wujud komitmen BBPOM Mataram dalam melakukan akselerasi dan mendukung peningkatan daya saing UMK NTB, salah satunya dengan memperbanyak SDM Pendamping UKM yang berasal dari OPD terkait di Kab/Kota, termasuk dari mahasiswa/ Akademisi Unram. Cakupan pendampingan yang dilakukan oleh Badan POM dalam hal ini Balai Besar POM di daerah memiliki keterbatasan sehingga perlu dilakukan kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah sebagai fasilitator pendamping UMK Pangan Olahan.
Diharapkan dengan keterlibatan petugas lintas sektor, pendampingan UMK dalam mengajukan pendaftaran produk dapat lebih terarah dan terpadu sehingga UMKM di masing-masing Kab/Kota dapat memenuhi standar keamanan dan mutu,. Hal ini selaras dengan program GEMILANG Pro-UMKM (Gerakan Lintas Lembaga Mengawal Daya Saing Produk UMKM) yang dijalankan BBPOM Mataram (MR-Pem).
BBPOM di Mataram
