Satukan Tekad Sukseskan Program Fortifikasi Pangan di NTB

26-08-2014 Mataram Dilihat 2599 kali

Pemenuhan gizi seimbang merupakan hak bagi seluruh masyarakat Indonesia, namun pada kenyataannya belum semua masyarakat Indonesia dapat memenuhi gizi seimbang. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, pemerintah berwenang dalam menetapkan fortifikasi pangan dan memberlakukan secara wajib, dimana saat ini diwajibkan untuk garam dan tepung terigu. Dalam rangka mensinergiskan dan mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap produk garam beryodium dan tepung terigu, pada tanggal 25 Agustus 2014 BBPOM di Mataram mengundang BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Disperindag dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB. Rapat ini merupakan pertemuan pendahuluan sebelum dilaksanakan kegiatan Focus Group Discusion (FGD) dengan melibatkan lintas sektor tingkat Provinsi dan Kab / Kota se Nusa Tenggara Barat yang rencananya dilaksanakan pada bulan September 2014.

Saat ini Provinsi NTB telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengendalian Peredaran Garam di Propinsi Nusa Tenggara Barat, namun demikian tingkat konsumsi garam beryodium oleh masyarakat NTB masih sekitar 50 %, jauh di bawah target USI (Universal Salt Iodization) sebesar 90%. Oleh karenanya dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala BBPOM di Mataram, Bapak Drs. I Gde Nyoman Suandi, Apt., MM. mengajak lintas sektor untuk bersama – sama menginventarisir kegiatan yang telah dilakukan masing masing SKPD serta memetakan persoalan / kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan asupan / konsumsi garam beryodium oleh masyarakat NTB sesuai persyaratan, yaitu sebesar ≥ 30 ppm.

Kepala BBPOM Mataram menyatakan perlu adanya penanganan masalah pangan fortifikasi secara terstruktur, terukur, dan terpadu secara lintas sektor khususnya terkait pengawasan dan pembinaan di tingkat produsen dan di peredaran serta penegakan law enforcement bagi pelaku pelanggaran (pemberian sanksi administratif, pidana atau sanksi sosial). Lintas sektor merespon positif hal – hal yang dipaparkan Kepala BBPOM Mataram dan satukan tekad untuk mendukung dan mensukseskan kegiatan fortifikasi pangan di NTB menuju masyarakat NTB yang Berbudaya, Beriman dan Berdaya Saing.

BBPOM Mataram

Sarana