Dalam upaya mengoptimalkan kegiatan penyidikan, terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Mataram menyadari tidak dapat sendiri karena produksi dan peredaran Obat dan Makanan begitu cepat dan luas. Karenanya masalah tersebut perlu mendapat perhatian (dukungan dan kerjasama) dari lintas sektor terkait. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, harus dimulai dari semangat dan persamaan persepsi antar penegak hukum bahwa tindak pidana di bidang obat dan makanan adalah termasuk kejahatan kemanusiaan yang dapat merusak tatanan kehidupan saat ini serta berpengaruh besar terhadap kehidupan generasi penerus di masa mendatang.
Bertempat di Hotel Santika Mataram, pada tanggal 25 April 2017 Balai Besar POM di Mataram menggelar rapat koordinasi lintas sector tingkat provinsi dengan peserta dari lintas sektor baik yang termasuk dalam Criminal Justice Sysem (CJS) maupun non CJS seperti Kepolisan, Kejaksaan, PPNS Balai Besar POM di Mataram dan unsur-unsur yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan yaitu Bea Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Badan Narkotika Nasional Diskominfo NTB, Pol PP, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang diwakili asisten III Bidang Umum dan Kesra Seketariat Daerah NTB.
Dalam sambutannya Asisten III, Drs. Bahrudiin, MPD meminta Balai Besar POM di Mataram untuk terus mengawal peredaran obat dan makanan di seluruh NTB untuk memberikan rasa aman terhadap konsumsi obat dan makananan yang beredar di Provinsi NTB yang sekarang mendapat predikat “ destinasi wisata halal dunia. Beliau meminta peredaran gelap obat-obatan yang sering disalahgunakan seperti Tramadol, Somadril, Dextromethorphan HBR dan Trihexyphenidil serta makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin dn Boraks mendapat perhatian dari aparat penegak hukum. Tramadol bukan hanya menyasar orang dewasa namun remaja juga menjadi targetnya. Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada generasi penerus di masa mendatang. Lebih lanjut beliau atas nama Pemerintah Provinsi NTB mendukung sepenuhnya peran dan fungsi Badan POM sebagai bentuk komitmen bersama melindungi masyarakat,.
Maksud dan tujuan pertemuan tersebut antara lain : Memantapkan koordinasi dan komitmen bersama lintas sektor guna mengoptimalkan kegiatan pemberatasan tindak pidana obat dan makanan. Serta Meningkatkan komunikasi dan persamaan persepsi untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kerjasama dan koordinasi antar criminal justice system lainnya di Provinsi NTB.
Acara diskusi pertemuan berjalan inteaktif dengan Nara Sumber dari Badan POM RI, Balai Besar POM di Mataram, Kepolisian Darerah NTB, Kejaksaan Tinggi NTB dan Pengadilan Negeri Mataram. Pertemuan tersebut menghasilkan 13 butir kesimpulan yang intinya para peserta sepakat untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi melaui pertukaran informasi dan pemecahan berbagai kendala dan permalahan teknis dalam penanganan issu aktual tindak pidana obat dan makanan.
PPNS BADAN POM Cepat, Akurat Dan Berintegritas…!
