Labuan Bajo - Kamis (27/01/2022) Dalam rangka sosialisasi perkembangan terkini kebijakan akreditasi, Komite Akreditasi Nasional (KAN) menyelenggarakan Pertemuan Teknis Laboratorium. Pada kesempatan ini BBPOM di Mataram menugaskan Koordinator Substansi Pengujian untuk hadir sebagai peserta. Pertemuan tersebut dibuka oleh Kepala Badan Standar Nasional (BSN) yang juga Ketua KAN yaitu Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc. Beliau menyampaikan bahwa saat ini terdapat 2698 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh KAN, meliputi Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Medik, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Inspeksi, dan Penyelenggara Uji Profisiensi.
Acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Donny Purnomo J.E., S.T. selaku Deputi Bidang Akreditasi BSN tentang Pentingnya Penjaminan Integritas, Kompetensi, dan Konsistensi Pengoperasian Laboratorium dalam Pencapaian Tujuan Penerapan Regulasi. Disampaikan pula mengenai perubahan cara pandang penerapan persyaratan kompetensi LP, yaitu: 1) Persyaratan Umum meliputi tata nilai, komitmen, dan niat; 2) Persyaratan Struktural meliputi landasan pelaksanaan, dasar hukum, dan organisasi; 3) Persyaratan Sumber Daya meliputi komponen pelaksanaan kegiatan; 4) Persyaratan Proses meliputi perangkat dan tata cara pelaksanaan; 5) Persyaratan Sistem Manajemen meliputi pemeliharaan dan penjaminan konsistensi.
Materi selanjutnya mengenai Titik Kritis Implementasi Syarat dan Aturan Akreditasi yang disampaikan oleh Fajarina Budiantari S.TP, M.Si. selaku Direktur Akreditasi KAN. Beliau menyampaikan bahwa masa berlaku akreditasi adalah selama 5 tahun, dengan kunjungan pengawasan oleh KAN melalui Surveilan I yang dilakukan pada 15-18 bulan setelah tanggal penetapan akreditasi dan Surveilan II dilakukan pada 36-39 bulan dari tanggal penetapan keputusan akreditasi. Selambat-lambatnya 11 bulan sebelum berakhirnya masa akreditasi, laboratorium harus mengajukan permohonan reakrediatasi. Selain itu, disampaikan catatan penting tentang Peraturan KAN U-01 yaitu: 1) Jika LPK belum mendapatkan keputusan reakreditasi sampai dengan berakhirnya masa sertifikat akreditasi, maka LPK tidak diperbolehkan menggunakan simbol akreditasi dan tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan penilaian kesesuaian yang tercakup dalam lingkup akreditasinya; dan 2) Jika keputusan reakreditasi belum ditetapkan sampai 6 bulan sejak berakhirnya siklus akreditasi, maka proses reakreditasi dihentikan dan LPK dapat mengajukan akreditasi sebagai pemohon akreditasi awal dengan nomor akreditasi baru.
Materi terakhir disampaikan oleh Muhamad Ari Bahtiar, S.T. tentang Sosialisasi “Aplikasi ANTARA” terkait New KANMIS. Aplikasi ANTARA akan digunakan sebagai jembatan antara KANMIS dan New KANMIS dengan tujuan utama memasukkan data ruang lingkup pada storage terintegrasi dengan tetap mengikuti kerangka waktu akreditasi sesuai syarat dan aturan KAN. Aplikasi ANTARA dapat diakses pada laman: https://lingkup.kan.or.id, dengan menggunakan akun pengguna yang sama dengan aplikasi Akreditasi Online (KANMIS).
