Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga faktor kehalalan suatu produk merupakan hal yang menjadi perhatian bersama. Dalam rangka memberikan rasa aman dan ketenangan batin bagi masyarakat muslim, maka sejak tahun 2007 Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki Kesepakatan Bersama antara Kepala Balai Besar POM di Mataram, Ketua MUI Provinsi NTB dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB untuk melaksanakan Sertifikasi Halal dan Pencantuman Kata Halal Pada Label. Implementasi dari Kesepakatan Bersama ini telah berjalan dengan harmonis dengan prioritas utama Sertifikasi dan Labelisasi Halal untuk produk pangan lokal di NTB.
_x000D_Sampai dengan tahun 2012 telah diterbitkan sebanyak 282 Sertifikat Halal dan 228 Persetujuan Pencatuman Logo/Tulisan Halal pada label. Namun capaian ini belum optimal dibandingkan jumlah industri pangan dan pengrajin pangan, restoran dan rumah makan yang mencapai ribuan jumlahnya.
_x000D_Untuk memperluas cakupan Sertifikasi Halal dan dalam rangka mendukung Pencanangan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Provinsi Percontohan Pemasyarakatan Gerakan Masyarakat Sadar halal (Gemar Halal) oleh Kementerian Agama RI, pada tanggal 16 Juli 2012 telah dilakukan pertemuan bertempat di Ruang Rapat Utama Kanwil Kementerian Agama Provinsui NTB dalam rangka membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Halal yang melibatkan stake holder terkait Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal, yaitu : Kementerian Agama Provinsi NTB, BBPOM di Mataram, Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Disperindag Provinsi NTB, Diskoperindag dan UMKM Provinsi NTB, Disnak Provinsi NTB, Distan Provinsi NTB, DKP Provinsi NTB dan Dinas Budpar Provinsi NTB.
_x000D_Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenag Provinsi NTB Drs. H. Usman sangat berharap agar seluruh pihak mendukung Pencanangan Gemar Halal di Provinsi NTB, mengingat mayoritas penduduk NTB adalah muslim. Guna memadukan, menyerasikan dan mensinkronkan berbagai kepentingan yang saling terkait dalam rangka meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Produk Halal yang beredar di Provinsi Nusa Tenggara Barat maka akan diterbitkan SK Gubernur NTB tentang Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal di NTB.
_x000D_BBPOM di Mataram memiliki peran yang strategis dalam mendukung Pokja ini karena merupakan lembaga yang memiliki tupoksi dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Tersedianya alat PCR (Polymerase Chain Reaction) untuk mendeteksi kehalalan sangat membantu dalam mewujudkan program Keamanan dan Kehalalan suatu produk mendukung visi NTB yaitu beriman dan berdaya saing (NTB Bersaing).
_x000D__x000D_
BBPOM di Mataram
_x000D__x000D_ _x000D_
