Mataram – Kepala Balai Besar POM di Mataram secara langsung membuka kegiatan “FGD Perizinan Berusaha Sektor Obat dan Makanan dalam rangka Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Daya Saing UMKM Obat dan Makanan di NTB” pada hari Kamis (08/04/2021). Adapun narasumber pada kegiatan ini adalah Kepala Balai Besar POM di Mataram, DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kesehatan Kota Mataram, Ketua Pengurus Daerah IAI Provinsi, DPMPTSP Kabupaten Lombok Barat, DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur, dan DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Barat.
Kegiatan ini diadakan baik secara daring maupun luring dengan total peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari lintas sektor, antara lain perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi/ Kabupaten/ Kota perwakilan Organisasi Profesi Tenaga Kefarmasian di Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta petugas Balai Besar POM di Mataram.
Sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Mataram terus memantapkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah dalam upaya memperkuat kemitraan di bidang pengawasan obat dan makanan, salah satunya pemangku kepentingan di sektor perizinan. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Mataram menemukan perbedaan dalam implementasi peraturan-peraturan tersebut.
Salah satu faktor utama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah peningkatan investasi. Investasi mempunyai dampak ganda (multiplier effect) dalam perekonomian daerah, dengan peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi lainnya yang pada akhirnya akan mampu memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada masyarakat. Untuk menarik investasi ke daerah maka diperlukan upaya-upaya yang efektif dan berkesinambungan serta koordinatif.
Makin bertumbuhnya UMKM NTB khususnya di bidang obat dan makanan saat ini, perlu didukung adanya kemudahan layanan perijinan yang melibatkan banyak sektor di setiap mata rantainya. Dengan telah diterbitkannya Undang – Undang Cipta Kerja nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah maka Balai Besar POM di Mataram memandang perlunya dilakukan Focus Group Discuccion yang agar dalam pelaksanaannya lebih sinergi sehingga memberikan kepastian kepada pihak – pihak yang terkait dalam layanan.
Pada akhir pertemuan dihasilkan rekomendasi dan tindak lanjut sebagai berikut:
- Perlunya pendampingan terhadap pelaku usaha sejak tahap awal pengurusan izin usaha, khususnya dalam pemilihan KBLI sebagai penghubung dalam pengurusan ijin edar produk di Badan POM RI.
- Dalam pemberian rekomendasi izin PIRT, Dinas Kesehatan Kab/Kota berkomitmen melakukan penilaian rancangan penandaan/label kemasan produk IRTP yang akan didaftarkan
- Masalah pangan (kerupuk dan terasi) mengandung Bahan Berbahaya (Boraks, Rodhamin B) yang masih ditemukan BBPOM di Mataram di pasar-pasar di NTB, menjadi prioritas bersama untuk dituntaskan
- Dinas Kesehatan Kab/Kota, akan melakukan pengawalan hasil pengawasan sarana pelayanan kefarmasian dan PIRT dengan mengoptimalkankan DAK NF POM Tahun 2021.
- Dalam pembinaan maupun pengawalan hasil pengawasan, Dinas Kesehatan Kab/Kota dapat melibatkan OPD terkait/ pemberi izin, pengawas dan organisasi profesi.
BBPOM di Mataram
