Dalam rangka memperkuat keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas tata kelola data, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram melaksanakan kegiatan koordinasi dan studi banding ke Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Rabu, 26 Februari 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bidang Statistik Diskominfotik NTB.
Kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh komitmen BBPOM di Mataram untuk berperan aktif dalam keterbukaan informasi publik serta rencana keikutsertaan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat Provinsi NTB. Salah satu prasyarat dalam penilaian tersebut adalah kontribusi data sektoral pada portal NTB Satu Data, sehingga BBPOM di Mataram melakukan koordinasi sekaligus pembelajaran teknis terkait pembuatan akun dan penginputan data UMKM binaan ke dalam portal tersebut.
Pertemuan ini disambut oleh Kepala Bidang Statistika Diskominfotik NTB, Anugrah Fajar Fahrurazie, S.IP., M.Si., dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Safrudin, SH, MH, beserta jajaran. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan BBPOM di Mataram menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan yang diberikan, sekaligus menyampaikan maksud kehadiran untuk melakukan suplai data ke portal NTB Satu Data, bertukar informasi terkait pengelolaan PPID, serta menjajaki rencana kolaborasi penyebaran informasi obat dan makanan melalui media sosial dan podcast Bintang milik Diskominfotik NTB.
Sementara itu, Kepala Bidang Statistika Diskominfotik NTB menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah BBPOM di Mataram, baik dalam rencana keikutsertaan pada Monev PPID oleh Komisi Informasi Provinsi NTB maupun dalam upaya pengayaan data sektoral pada portal NTB Satu Data agar mampu merepresentasikan pengawasan obat dan makanan di wilayah NTB.
Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Tim Informasi dan Komunikasi BBPOM di Mataram beserta jajaran, serta pejabat dan staf terkait dari Diskominfotik NTB. Diharapkan, koordinasi dan studi banding ini dapat ditindaklanjuti melalui penyusunan Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama antarinstansi, guna memperkuat pertukaran data dan kolaborasi penyebaran informasi obat dan makanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
