Mataram Selasa (12/9/2023) - Kejahatan Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusian yang digolongkan sebagai extra ordinary crime, karena berdampak langsung pada kesehatan, ekonomi, daya saing SDM dan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Untuk mendukung pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, Badan POM tentunya tidak bisa sendiri (single player), dibutuhkan peran positif dari mitra Criminal Justice System.
Dalam rangka penguatan dukungan pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, pada tanggal 11 September 2023, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, Yosef Dwi Irwan dengan didampingi oleh Ketua Tim Penindakan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan silaturahmi sekaligus audiensi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Barat
Audiensi diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Ibrahim Soleh, SH, MH dan Aspidum Ikeu Bachtiar, SH, MH. Pada kesempatan tersebut, Yosef Dwi Irwan menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas dukungan Bapak Kajati NTB beserta jajaran kepada BBPOM di Mataram selama ini. Harapannya komunikasi, kolaborasi dan sinergisitas yang telah terjalin dengan baik mendukung penegakan hukum kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang menimbulkan efek gentar serta jera bagi pelaku pelanggaran.
Pada kegiatan ini juga dibahas permasalahan maraknya peredaran dan penyalahgunaan obat obat ilegal seperti tramadol, trihexyphendil, dan dextromethorphan yang telah menyasar ke tingkat pelajar, generasi penerus serta aset bangsa, hal ini tentunya dapat mengancam daya saing dan ketahanan nasional. Yosef Dwi Irwan juga menyampaikan rencana pengembangan kompetensi PPNS BBPOM Mataram melalui refreshment training dengan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Tinggi NTB dan Akademisi.
Bapak Kajati NTB menyampaikan komitmennya beserta jajaran untuk selalu mendukung BBPOM di Mataram dalam pemberantasan Obat dan Makanan ilegal yang beresiko pada kesehatan. Melalui koordinasi yang baik antara PPNS BBPOM di Mataram dan JPU Kejati NTB diharapkan dapat terwujud peningkatan kualitas penanganan perkara, serta percepatan penyelesaian perkara.
