Mataram, 6 Juli 2026 – Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal meresmikan Kantor Layanan Teknis Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (LTSPK) Badan Standardisasi Nasional (BSN) Provinsi NTB sebagai upaya memperkuat ekosistem standardisasi dan meningkatkan daya saing produk daerah. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa keberadaan LTSPK menjadi bagian penting dalam melengkapi ekosistem perindustrian dan perdagangan di Provinsi NTB agar seluruh komponen penyusunnya semakin kuat. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus didorong untuk naik kelas melalui penerapan standar sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas, aman, dan kompetitif di pasar nasional maupun internasional. “Kehadiran layanan ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dan industri lokal, dalam memperoleh layanan standardisasi, sehingga produk-produk unggulan NTB semakin mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi NTB dan Badan Standardisasi Nasional sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat penerapan standardisasi di daerah.
Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB Lalu Wiranata menyampaikan bahwa penguatan standardisasi menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan daya saing industri daerah, khususnya UMKM. Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi Nasional Donny menekankan bahwa keberhasilan pembinaan pelaku usaha tidak boleh berhenti pada proses memperoleh sertifikasi semata. Standardisasi harus menjadi budaya yang diterapkan secara konsisten melalui pemeliharaan sistem mutu, peningkatan kualitas produk secara berkelanjutan, serta penguatan akses pasar sehingga sertifikasi mampu memberikan nilai tambah nyata bagi pertumbuhan usaha dan perekonomian daerah.
Semangat tersebut sejalan dengan berbagai upaya pendampingan yang telah dilakukan Balai Besar POM di Mataram kepada pelaku usaha di Provinsi NTB. Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan pangan yang diproses secara steril komersial di Provinsi NTB, Badan POM memberikan pendampingan terhadap pengajuan Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IP PMR) yang diajukan oleh UPTD Balai Kemasan Promosi dan Pemasaran Produk Daerah. Untuk sektor garam konsumsi beryodium, BBPOM di Mataram juga melakukan pembinaan terhadap pemenuhan persyaratan mutu, pengawasan kadar iodium, serta penerapan sistem jaminan mutu sehingga produk yang dihasilkan sesuai standar dan memberikan perlindungan bagi kesehatan masyarakat.
