Sejak Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterbitkan, baru pertama kali PPNS Balai Besar POM di Mataram berkesempatan menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang untuk melakukan penyidikan kasus Narkotika. Selama ini para PPNS hanya menyidik kasus yang berkaitan dengan Undang-undang Kesehatan dan Pangan, padahal dalam Undang-undang Narkotika disebutkan secara eksplisit bahwa salah satu instansi yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan Narkotika adalah Badan POM RI.
Kasus yang disidik PPNS Balai Besar POM di Mataram di penghujung Tahun 2012 adalah sebuah toko obat eks apotek yang menyalurkan resep sediaan Obat Keras, Psikotropika, dan Narkotika. Terhadap tersangka dikenakan pasal kumulatif dengan tiga undang-undang yaitu: Undang-undang Kesehatan, Psikotropika, dan Narkotika. Waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian berkas perkara mulai dari SPDP sampai dengan Tahap II adalah 113 hari. Saat ini kasusnya masih dalam proses persidangan.
Yang perlu diperhatikan dalam penyidikan kasus Narkotika adalah bahwa barang bukti yang disita dalam waktu tidak lebih dari 3 kali 24 jam harus segera diserahkan ke Polri atau BNN dan segera membuat Surat Pemberitahuan Penyitaan Ke Kejaksaan Negeri Setempat tembusan Polri Menkes dan Pengadilan setempat untuk mendapatkan penetapan. Maksud penyerahan barang bukti Narkotika ke Polri atau BNN adalah penitipan demi keamanan barang bukti yang akan diambil kembali pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.
Diharapkan dari apa yang telah dilakukan oleh PPNS Balai Besar POM di Mataram dapat menginspirasi para PPNS di lingkungan Badan POM RI untuk tidak ragu-ragu dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Narkotika.
BBPOM di Mataram
