Kamis, 13 Agustus 2020 bertempat di ruang rapat Walikota, audiensi Kepala Balai Besar POM di Mataram dengan Sekda Pemda Kota Bima mewakili Walikota Bima beserta jajaran OPD terkait Kota Bima dilaksanakan dalam suasana Covid 19 namun tetap dengan semangat kebersamaan membangun pengawasan Obat dan Makanan yang semakin efektif di Kota Bima. Audiensi dengan Sekda Pemda Kota Bima, Bapak Zulkifli didampingi oleh Kepala Loka POM Bima, Kepala Bidang Infokom dan staf.
Pertemuan audiensi diawali dengan terlebih dahulu Bapak Zulkifli memperkenal diri sebagai Kepala Balai Besar POM di Mataram dan menceritakan sedikit pengalaman beliau dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan dan meniti karir sebagai Kepala Balai di tiga Provinsi sebelumnya, Bengkulu, Sumatra Barat dan terakhir di Aceh sebelum akhirnya di tempatkan di pos baru di Provinsi NTB. Bpk Zulkifli terlebih dahulu menyampaikan beberapa permasalahan pengawasan Obat dan Makanan yang khususnya real terjadi di wilayah Kota Bima berdasarka data-data yang ada di Balai POM, antara lain: masih adanya kasus-kasus penyalahgunaan obat Tramadol, obat batuk Komix, meskipun permasalahan ini sudah juga ditangani selama ini, permasalahan peredaran garam yang dijual untuk konsumsi namun masih belum diberi yodium. Juga masih adanya kasus KLB keracunan pangan. Terhadap hal ini semua, Bapak Zulkifli mengharapkan dukungan dan kerjasama Pemda Kota Bima beserta jajaran OPD terkait dan juga mempersilahkan untuk memanfaatkan keberadaan Loka POM Bima dalam menunjang berbagai program pengawasan khususnya pengawasan pangan segar dan produk pangan P-IRT yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
Sebagai bentuk dukungan komitmen Pemerintah Daerah, Bapak Zulkifli mengingatkan kembali kepada Bapak Sekda agar segera dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Bima dengan diketuai langsung Bapak Sekda dan beranggotakan OPD terkait dengan sektor terkait utama adalah Dinas Kesehatan Kota Bima. Tim Koordinasi ini menurut Bapak Zulkifli merupakan amanat dari Permendagri No, 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah sebagai regulasi turunan dari telah terbitnya Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang memerintahkan kepada Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama pengawasan Obat dan Makanan baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Selanjutnya, Kepala Balai Besar POM di Mataram juga menyampaikan masih adanya permasalahan makanan seperti kerupuk yang mengandung bahan berbahaya boraks, permasalahan produksi garam beryodium yang masih perlu didukung dalam pemenuhan SNI dan izin edar. Dalam hal ini BBPOM Mataram bersama Loka POM Bima siap mengawal termasuk juga UMKM pangan olahan lainnya yang akan mengajukan izin edar ke Badan POM.
Sekda Pemda Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH mewakili Walikota Bima yang memimpin audiensi dan rapat dengan OPD terkait menyampaikan permohonan maaf karena Walikota tidak bisa hadir karena sedang berada di luar kota meskipun semula diagendakan beliau sendiri yang akan menerima Kepala Balai. Bapak Sekda menyampaikan bahwa selama ini Pemda Kota sangat merasakan kehadiran BBPOM di Mataram dan juga Loka POM Bima dalam membantu Pemda mengatasi beberapa permasalahan seperti adanya penyalahgunaan obat Tramadol dimana pelakunya sudah sampai ke tingkat remaja dan anak-anak sekolah dasar di Kota Bima ini. Demikian juga kehadiran BBPOM Mataram dalam pengawasan pangan di pasar, sekolah-sekolah dan di jalur distribusi dan produksi P-IRT. Termasuk juga dalam pengawasan kosmetika, obat tradisional terutama obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat atau OT BKO.
Terkait kondisi dan permasalahan tersebut di atas, Bapak Sekda mengingatkan dan mengajak OPD terkait untuk memberikan dukungan dan kerjasama kepada BBPOM di Mataram khususnya juga kepada Loka POM Bima agar permsalahan tersebut dapat segera di atasi dengan baik. Tentu dalam pelaksanaannya OPD harus mampu bekerja sesuai dengan kewenangan yang ada di masing-masing OPD. Bapak Sekda juga telah memberikan penekanan dan arahan kepada Pejabat Dinas Kesehatan sebagai penjuru untuk segera memproses pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Bima yang akan diketuai langsung oleh Bapak sekda dengan beranggotakan Pejabat OPD terkait.
