Seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam tatanan dan administrasi kepegaawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kewajiban PNS sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 adalah melakukan pengambilan sumpah seperti yang disebutkan dalam salah satu pasal bahwa “ Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil menurut Agama/Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”
_x000D_Selain itu sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan PPNS disebutkan bahwa PPNS wajib mengangkat sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
_x000D_Sekaitan itu dalam rangka melengkapi administrasi kepegawaian Badan POM RI maka dilaksanakan Pengambilan sumpah PNS dan PPNS di Balai/Balai Besar POM di seluruh Indonesia, termasuk di Balai Besar POM di Mataram. Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah PNS dan PPNS di Balai Besar POM di Mataram dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2010 oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram, difasilitasi oleh Biro Umum - Badan POM RI. Jumlah PNS yang diambil sumpahnya sebanyak 47 orang yang diangkat sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2010.
_x000D_Pada saat bersamaan dilakukan pula pelantikan dan pengambilan sumpah kepada 2 orang PPNS angkatan tahun 2007 dan tahun 2009.
_x000D_Pada acara Pengambilan Sumpah PNS dan PPNS tersebut, Kepala Balai Besar POM di Mataram membacakan Sambutan dari Kepala Badan POM RI. Sambutan Kepala Badan POM RI menekankan kepada seluruh_x000D_ PNS dan PPNS yang baru saja diambil sumpahnya, agar meningkatkan profesionalisme dan prestasi kerja sekaligus meningkatkan secara signifikan kinerja organisasi di masa-masa mendatang.
_x000D_Selain itu Kepala Badan POM RI mengharapkan agar seluruh karyawan di Balai Besar POM di Mataram menerapkan budaya organisasi Badan POM RI yaitu bersikap profesionalisme, cepat tanggap menghadapi setiap tantangan yang ada, mempunyai kredibilitas tinggi, dan tentunya selalu mengutamakan kerja sama tim dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya.
_x000D_Kepala Badan POM RI juga menekankan bahwa dalam rangka Law Enforcement, PPNS Badan POM RI diharapkan menjadi tulang punggung pengawasan di lapangan. Oleh karena setiap PPNS agar bekerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan menjaga etika serta profesionalisme mengingat tugas dan tantangan Badan POM RI semakin luas dan kompleks, antara lain akibat diberlakukannya pasar bebas yang berdampak pada meningkatnya tugas dan tanggung jawab Badan POM RI dalam hal perlindungan kepada seluruh Masyarakat Indonesia dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.
_x000D_Kepala Badan POM RI mengingatkan bahwa Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Pemerintah harus terus-menerus dijalankan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik dengan titik berat pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu.
_x000D_Selain itu, Reformasi Birokrasi harus kita jalankan dengan meningkatkan budaya kerja yang efektif, efisien dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat. Semua pihak harus memahami bahwa Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.
_x000D_Terakhir, Kepala Badan POM RI berpesan kepada PNS dan_x000D_ PPNS yang baru diambil sumpahnya :
_x000D_“Berikanlah kemampuan dan keahlian terbaik yang Saudara miliki untuk dapat diabdikan kepada masyarakat luas dan selalu memberikan yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia demi tegaknya kehormatan Negara RI melalui Badan POM RI. Selamat bekerja dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, taufik dan hidayahNya kepada kita semua”.
_x000D__x000D_
Balai Besar POM di Mataram
_x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_
