Mataram, 16 April 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Rabu (16/4).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur NTB, Dr. M. Iqbal, dan dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, kepala daerah kabupaten/kota, akademisi, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan, termasuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan NTB tahun 2027 difokuskan pada visi “NTB Makmur Mendunia” melalui tiga pilar utama, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkelas dunia.
“Perencanaan pembangunan harus berbasis data dan menjawab persoalan riil masyarakat, terutama dalam menekan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya penguatan desa melalui program Desa Berdaya Transformatif, peningkatan kualitas tenaga kerja termasuk pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI), serta optimalisasi potensi daerah sebagai penggerak ekonomi.
Sejumlah pejabat pemerintah pusat turut memberikan arahan strategis guna memastikan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Perwakilan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Tri Devi Virgiyanti, menekankan pentingnya pembangunan berbasis kewilayahan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah melalui penguatan konektivitas dan optimalisasi potensi unggulan daerah.
Perwakilan Menteri Dalam Negeri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa penyusunan RKPD harus selaras dengan dokumen perencanaan nasional, serta konsisten antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang terukur.
Sementara itu, perwakilan Menteri Keuangan, Askolani, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Ia juga mendorong agar belanja daerah lebih produktif dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang hadir langsung, menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran berbasis data yang akurat.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan bahwa desa menjadi pusat pembangunan nasional sesuai arahan Presiden, dengan fokus mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.
Kehadiran BBPOM di Mataram dalam Musrenbang ini merupakan bagian dari dukungan lintas sektor dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam memastikan aspek keamanan pangan, obat, dan makanan menjadi bagian integral dari peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta daya saing daerah.
Musrenbang ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan agenda nasional, sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
Hasil Musrenbang akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2027 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
