Untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan yang meliputi sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; ekstrak bahan alam; suplemen kesehatan; pangan olahan; dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan telah diterbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Inpres ini menginstruksikan kepada 10 (sepuluh) K/L serta Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Salah satunya Kepala Badan POM diinstruksikan untuk mengoordinasikan pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Instansi terkait termasuk Pemda.
Pengalokasian Dana Alokasi Kusus (DAK) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan telah memasuki tahun ke empat sejak pengalokasian pertama kali pada tahun 2020. DAK ini diperuntuhkan untuk peningkatan kapasitas daerah demi fungsi pengawasan obat dan makanan terutama dalam peningkatan kualitas usaha mikro kecil dan menengah untuk memastikan keamanan produk makanan dan obat tradisional dan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha pada sarana pelayanan kefarmasian serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan produk makanan yang aman.
Sebagai salah satu upaya dalam melakukan pengawalan DAK Non Fisik pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Balai Besar POM di Mataram pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, berlokasi di Golden Palace Hotel Cakranegara, melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan DAK Non Fisik Tahun 2023 dengan mengundang seluruh perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten / kota, DPMPTSP Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram Bapak Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, S.Si. Apt. Kepala Balai Besar POM menyampaikan harapan kepada sluruh peserta agar bersama-sama berupaya untuk bersinergi dalam melakukan pengawasan obat dan makanan serta mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.
Pada kegiatan ini juga disajikan beberapa materi antara lain : Monitoring dan Evaluasi TKPPOM, monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut hasil pengawasan sarana dan Update program dan kegiatan pada DAK Non Fisik POM tahun 2023 dan pada akhir kegiatan dilakukan Desk Capaian DAK Non-Fisik POM Tahun 2023 dari kabupten / kota karena berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2023 alokasi DAK provinsi NTB sebesar Rp 4.445.638.000 untuk 10 kab/kota dan capaian hingga TW 2 tahun 2023 baru tercapai rata-rata sebesar 17,72% (Rp 765.578.500). Hal ini menjadi perhatian untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan DAK sesuai perencanaan agar dapat mencapai target di akhir tahun nanti.
BBPOM di Mataram
