Mataram 25 April 2025 – “Terima kasih rekan-rekan Dinas Kesehatan yang sudah menunjukan komitmen nyata dalam penggelolaan DAK NF POM 2024, di mana NTB berhasil menempati peringkat ke-4 secara nasional dalam realisasi anggaran (93,09%) dan capaian output (93,75%), Capaian ini tentu tidak lepas dari dukungan para Kepala Daerah, Kepala Dinas kesehatan dan yang paling penting rekan-rekan pelaksana teknis DAK NF POM baik di Dinkes, BBPOM Mataram dan Balai POM di Bima sebagai ujung tombak keberhasilan” demikian disampaikan Kepala BBPOM di Mataram Yosef Dwi Irwan dalam sambutannya membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAK NF POM TW I Tahun 2025 secara daring (zoom meeting). Yosef secara khusus juga mengapresiasi Dinkes Kota Bima yang mampu merealisasikan anggaran dan output kegiatan sebesar 100%.
Pada Tahun 2025 terdapat 9 (Sembilan) kabupaten/kota yang BOK POM dengan total alokasi sebesar Rp 3.649.476.000,- (Tiga miliyar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Pada bulan Januari 2025 telah terbit Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dimana tidak berdampak dalam pelaksanaan kegiatan BOK POM atau dengan kata lain tidak dilakukan efisiensi baik terkaiat biaya perjalanan maupun penyesuaian alokasi. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 selain itu dipertegas juga dengan surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.01.2.02.25.116 tanggal 24 Februari 2024 tentang Penyampaian Informasi Pengelolaan Dana BOK POM TA 2025. Namun berdasarkan hasil monev terdapat 1 (satu) kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Utara yang terdampak efisiensi.
Dalam rangka mengetahui progres, memetakan kendala yang dihadapi serta menetapkan strategi dalam pelaksanaan DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM) Tahun 2025, maka pada 25 April 2025 diselenggarakan kegiatan monev TW I yang dihadiri oleh Kepala BBPOM di Mataram, Kepala Balai POM di Bima, PIC penggelola DAK NF POM dari Dinkes Kab / Kota se NTB, tim DAK BBPOM di Mataram BPOM di Bima serta perwakilan dari PT Sucofindo. Untuk meningkatkan peran laboratorium eksternal dalam mendukung pengujian sampel DAK, BBPOM di Mataram telah menjalin komunikasi dengan laboratorium PT Sucofindo yang telah terakreditasi dan memiliki kemampuan uji sesuai dengan pedoman. Dengan demikian Dinkes memiliki alternatif untuk pengujian sampel DAK selain ke laboratorium BBPOM di Mataram.
Menutup kegiatan Yosef Dwi Irwan menyampaikan bahwa efektifitas pengawasan Obat dan Makanan dapat tercapai secara optimal jika seluruh stakeholder berperan dan terlibat aktif baik di tingkat Pusat hingga Daerah. “Sinergitas dan kolaborasi harus senantiasa dibangun untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan, untuk mendukung Asta Cita Presiden dan Wapres” ucap Yosef.
