Membuka awal tahun 2024 Balai Besar POM di Mataram melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Tri Wulan IV Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Fisik BOK POM) pada Kamis, 4 Januari 2024 secara daring. Kegiatan diikuti oleh perwakilan Dinkes Kab / Kota se NTB, petugas BBPOM di Mataram dan Loka POM di Kab. Bima. Turut hadir dalam pembukaan kegiatan Kepala BBPOM di Mataram Yosef Dwi Irwan dan Kepala Loka POM di Kab. Bima Basuki Murdi Hartono.
Dalam sambutannya Yosef Dwi Irwan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota yang telah menunjukan komitmen dalam penggunaan DAK NF POM secara optimal guna melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan mendukung daya saing UMKM.
“Monev yang rutin dilakukan setiap TW untuk melihat kesesuaian perencanaan, menggali permasalahan / kendala yang dihadapi dan merumuskan tindaklanjut perbaikan yang diperlukan untuk pelaksanaan yang akan datang, agar dapat saling sharing pengalaman antar Dinas Kesehatan bagaimana strategi mengoptimalkan DAK yang diperoleh”, ungkap Yosef dalam sambutannya.
Pada tahun 2023, seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi NTB menerima DAK Nonfisik BOK POM dengan alokasi total sebesar Rp. 4.445.638.000,- dengan target output sebesar 3.017. Realisasi anggaran per tanggal 4 Januari 2024 yang telah dilaporkan melalui SMART POM sebesar Rp 3.581.647.724,- atau sebesar 80,57% dengan realisasi output sebanyak 2.829 atau sebesar 93,77%. Rata-rata realisasi anggaran di NTB lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional per 31 Desember 2023 sebesar 69,02%. “Semoga angka realisasi DAK NF POM di NTB masih dapat bertambah, karena belum seluruh realisasi anggaran terinput melalui SMART POM” ujar Yosef.
Sebelum menutup sambutan Kepala BBPOM di Mataram juga mengingatkan kembali terkait revitalisasi Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Daerah sesuai SE Mendagri Nomor 700/6206/SJ tanggal 22 September 2022. Tim ini menjadi penting untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang kolaboratif dan komprehensif sesuai tugas dan kewenangan dari masing - masing OPD.
