Sejak Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dicananngkan oleh Bapak Wakil Presiden pada tanggal 31 Januari 2011, Balai Besar POM (BBPOM) di Mataram langsung merespon dengan memprakarsai pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No . 179 tahun 2012 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di NTB dan Pedoman Operasionalnya dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 181 tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012.
Melalui wadah Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal terjadi komunikasi yang intensif dengan lintas sektor terkait khususnya dengan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Pemantapan koordinasi dilaksanakan melalui pertemuan Lintas Sektor yang dilaksanakan setiap tahun dengan Nara sumber dari Kepolisian dan Kejaksaan.
Komunikasi yang intensif dan efektif sesama anggota Satgas berdampak pada kelancaran pelaksanaan penyidikan oleh PPNS Balai Besar POM Mataram dan meningkatnya dakwaan jaksa terhadap kasus tindak pidana Obat dan Makanan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata penyelesaian kasus tahun 2012 mulai dari SPDP sampai P-21, membutuhkan 80 hari/ kasus jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2011 yang rata-rata membutuhkan 201 hari/ kasus.
Pada tahun 2012 terdapat 2 orang tersangka yang ditahan Kepolisian atas permintaan PPNS Balai Besar POM di Mataram. Sampai dengan bulan Maret 2013 semua kasus tahun 2012 telah dilakukan penyerahan tahap II. Sebagian sudah disidang di pengadilan dengan vonis 3 kasus obat keras dengan putusan antara Rp. 10.000.000 – Rp. 12.500.000,- dan 3 kasus kosmetik TIE dengan putusan satu kasus 1 tahun penjara dan 2 kasus masing-masing 2,5 tahun penjara. Putusan pengadilan tersebut jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya dimana dengan kasus yang sama hanya mendapat hukuman denda antara Rp.1,000.000 - Rp. 3.000.000,-.
Semoga informasi ini dapat menginspirasi seluruh PPNS Badan POM dengan meningkatkan komunikasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan melalui wadah Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal sehingga penyidikan Obat dan Makanan dapat berjalan optimal.
BBPOM di Mataram
