Lombok Utara – Resistansi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat di masa depan. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Taruna Ikrar, menegaskan bahwa resistansi antimikroba merupakan fenomena yang sering disebut sebagai silent pandemic.
“Resistansi antimikroba sering dianggap sebagai salah satu bentuk silent pandemic karena berkembang secara perlahan tetapi memiliki dampak luas dan serius. Kejadian resistansi antimikroba merupakan salah satu ancaman terbesar dalam dunia kesehatan dan pembangunan global ke depan,” ujar Taruna Ikrar.
Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram memperkuat pengendalian resistansi antimikroba di daerah melalui Sosialisasi Pencegahan AMR kepada organisasi profesi kesehatan serta implementasi Surat Edaran Bupati Lombok Utara tentang Pengendalian dan Rasionalisasi Penggunaan Antibiotika di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di masyarakat, yang dilaksanakan pada 5 Maret 2026 di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Kepala BBPOM di Mataram ke Kabupaten Lombok Utara sekaligus penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan. Selain sosialisasi AMR, agenda ini juga dirangkaikan dengan diskusi terarah implementasi Surat Edaran Bupati Lombok Utara mengenai rasionalisasi penggunaan antibiotika, advokasi Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA), serta persiapan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOK Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2026.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram, Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt., bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, M. Arya Muntha, SKM. Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa praktik penyerahan antibiotika tanpa resep masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada pada peringkat ke-13 secara nasional.
Dalam sambutannya, Kepala BBPOM di Mataram menegaskan pentingnya peran tenaga kesehatan dan organisasi profesi dalam mengendalikan resistansi antimikroba.
“Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berkomitmen mengendalikan dan merasionalisasi penggunaan antibiotika di tempat praktik masing-masing serta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak membeli antibiotika tanpa resep,” ujar Yogi Abaso Mataram.
Pada kesempatan yang sama, BBPOM di Mataram juga melakukan advokasi terkait Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA), yaitu program BPOM yang mendorong pemerintah daerah memastikan pangan yang beredar di wilayahnya aman untuk dikonsumsi. Kabupaten Lombok Utara diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengisian tools penilaian KKPA pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan pangan di daerah.
Selain itu, BBPOM di Mataram juga mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara untuk segera mengeksekusi kegiatan yang didukung melalui Dana DAK Non Fisik BOK Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2026, sehingga pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan dapat berjalan optimal dan memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh ketua organisasi profesi kesehatan (IDI, IAI, PPNI, IBI, dan PAFI) cabang lombok utara, unsur Dinas kesehatan Lombok utara serta perwakilan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Dinas Ketahanan Pangan, dan berlangsung interaktif melalui diskusi serta pertukaran pandangan terkait strategi pengendalian AMR di daerah.
Melalui penguatan sinergi lintas sektor ini diharapkan kepatuhan tenaga kesehatan dalam penggunaan antibiotika secara rasional semakin meningkat, tidak terjadi kebocoran antibiotika dari fasilitas pelayanan kesehatan, serta masyarakat semakin memahami pentingnya penggunaan antibiotika secara bijak untuk mencegah resistansi antimikroba.
