Sesuai arahan Presiden yang disampaikan melalui Panglima TNI, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober 2025 hingga 31 Januari 2026. Kementerian Koperasi ditetapkan sebagai leading sector KDKMP, sementara pengelolaan bisnis dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara melalui penunjukan langsung oleh TNI.
Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 29 Desember 2025 bertempat di Ruang Rapat Tambora, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembangunan Fisik Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi NTB Tahun 2025. Rapat ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Sekretaris Daerah NTB, Komandan Korem 162/Wira Bhakti, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat, para Bupati/Wali Kota se-NTB, Komandan Kodim se-NTB, dan kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mengikuti rapat secara daring.
Komandan Korem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Moch. Sjasul Arief, S.Sos. dalam laporannya menyampaikan bahwa dari total target pembangunan gerai di 1.166 desa/kelurahan, sebanyak 425 gerai telah selesai dibangun (36,45%), 199 gerai masih dalam proses pembangunan, 236 gerai belum dibangun, serta 306 gerai belum memiliki ketersediaan lahan sebagai lokasi pembangunan. Terdapat beberapa lahan yang masih menunggu persetujuan dari Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota terkait proses pengalihan atau penghapusan aset.
“Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui koordinasi intensif dengan instansi terkait dalam rangka pembebasan lahan serta pengalihan dan penghapusan aset, sehingga lokasi pembangunan dapat segera dinyatakan siap dibangun sesuai rencana,” pungkas Danrem.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP. menyampaikan bahwa Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia dan menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan program tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Mengingat batas waktu pembangunan gerai KDKMP, kepada para Bupati/Wali Kota untuk segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dandim setempat, melaksanakan pemetaan lahan, serta mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres tersebut bertujuan memperkuat perekonomian desa melalui pembangunan infrastruktur koperasi berupa gerai dan gudang, yang didukung oleh sinergi antar kementerian/lembaga serta pembiayaan hingga Rp 3 miliar per unit yang bersumber dari APBN/APBD, Dana Desa, dan sumber pendanaan lainnya. Selain itu, Inpres ini juga menginstruksikan para menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, serta BUMN terkait untuk mengambil langkah-langkah komprehensif dalam penganggaran, pelaksanaan, pendampingan hukum, dan pengamanan program” pungkas Ibu Wagub NTB.
