Bima, 21/12/2023, Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram, Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt., bersama tim, melakukan koordinasi dan audiensi yang strategis. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas rencana perluasan cakupan wilayah Loka POM Bima ke Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat pada tahun 2024, serta langkah-langkah pemenuhan sarana prasarana laboratorium untuk penguatan pengujian.
Dalam pertemuan yang berlangsung, Kepala Balai Besar POM di Mataram menekankan pentingnya perluasan cakupan wilayah sebagai langkah proaktif dalam meningkatkan jangkauan pengawasan. “Perluasan cakupan wilayah ini bukan hanya sekadar strategi perluasan geografis, tetapi juga langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi pengawasan dan pengendalian produk obat dan makanan” ungkapnya.
Selain itu, di dalam pertemuan juga membahas tentang pemenuhan sarana prasarana laboratorium di Loka POM Bima untuk memperkuat penguatan pengujian produk. Pemenuhan sarana prasarana laboratorium di Loka POM Bima juga menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa pengujian produk obat dan makanan dapat dilakukan secara akurat dan efisien. Hal ini akan meningkatkan kecepatan respons terhadap isu-isu keamanan produk dan memastikan kualitas produk yang beredar di masyarakat.
Tidak hanya berhenti di Loka POM Bima, langkah koordinasi juga melibatkan audiensi dengan Wakil Bupati Kabupaten Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer, M.Pd., dan jajaran pemerintah daerah. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Bima
Wakil Bupati Kabupaten Bima menyambut baik inisiatif ini, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menjaga kesehatan masyarakat. "Kerja sama dengan Balai Besar POM di Mataram dan Loka POM Bima sangat penting dalam menjaga kualitas dan keamanan obat dan makanan yang beredar di wilayah kami. Kami siap untuk mendukung langkah-langkah pengawasan ini demi kebaikan bersama," ujar Dahlan.
Selain itu, audiensi ini juga melibatkan pembahasan tentang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang obat dan makanan. Kepala Balai Besar POM di Mataram menekankan pentingnya mendukung UMKM lokal agar dapat memenuhi standar keamanan dan kualitas produk yang dihasilkan.
"Tingginya angka penyalahgunaan Tramadol menjadi perhatian serius bagi kami. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama lintas sektor menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ini secara holistik," tambah Yosef.
Selain kerjasama dengan pemerintah daerah, Kepala Balai Besar POM di Mataram juga menjalin koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bima. Audiensi ini bertujuan untuk membahas pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi.
"Pemanfaatan optimal Dana Alokasi Khusus Non Fisik sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di tahun 2024 berjalan dengan lancar. Kami ingin memastikan bahwa setiap dana yang diberikan dapat memberikan dampak maksimal dalam meningkatkan efisiensi pengawasan," ungkap Yosef.
Langkah-langkah koordinasi ini tidak hanya mencerminkan komitmen Kepala Balai Besar POM di Mataram untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan di wilayah Bima, tetapi juga sebagai upaya nyata dalam mendukung pemberdayaan UMKM di bidang obat dan makanan serta menjaga kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Kesinambungan kerjasama ini diharapkan dapat membawa perubahan positif yang signifikan.
