Mataram – Senin (18/02), Balai Besar POM di Mataram mengadakan Pertemuan Pelayanan Prima melalui Bimbingan Teknis Sertifikasi CDOB bagi PBF di Provinsi NTB untuk mendukung percepatan pengajuan permohonan Sertifikasi CDOB. Pertemuan ini bertujuan untuk verifikasi status keaktifan PBF dalam proses sertifikasi CDOB. Dalam sambutan pembukaannya Kepala Balai Besar POM di Mataram, Dra. Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih, Apt., M.H., menyampaikan “Dengan diberlakukannya Peraturan Kepala Badan POM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi CDOB maka seluruh PBF yang telah memiliki izin wajib untuk melakukan sertifikasi tersebut. Sertifikasi ini merupakan upaya Badan POM untuk memastikan obat yang diedarkan tetap terjaga mutunya di sepanjang rantai distribusi dan tidak disalurkan ke sarana yang tidak berwenang”.
“Hingga saat ini, dari 28 PBF yang ada di Provinsi NTB, baru 5 PBF yang memiliki sertifikat CDOB. Sisanya sejumlah 13 PBF sedang proses sertifikasi, 8 PBF baru membuat akun dan ada 2 PBF yang belum mengajukan”, imbuh Suarningsih. Selain itu, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik mengakibatkan perubahan alur pelayanan perizinan bagi PBF sehingga perlu dilakukan sosialisasi terhadap peraturan baru tersebut.
Peserta pertemuan berjumlah 60 orang yang berasal dari pimpinan dan apoteker penanggung jawab dari masing-masing PBF dan petugas dari Balai Besar POM di Mataram. Narasumber pertemuan yaitu Kepala Balai Besar POM di Mataram, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB dan Kepala Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi. Materi yang disampaikan yaitu Hasil Pengawasan PBF dan Sertifikasi CDOB, Mekanisme Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Untuk Usaha PBF di NTB dan Mekanisme Sertifikasi Distribusi dan Sertifikasi Distribusi Cabang Untuk Pedagang Besar Farmasi.
Pada kesempatan tersebut, seluruh PBF berkomitmen untuk melakukan percepatan proses sertifikasi CDOB dan petugas Balai Besar POM di Mataram terbuka untuk melakukan pendampingan proses sertifikasi. Selain itu, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara Balai Besar POM di Mataram dengan GP Farmasi untuk menjamin pemberian layanan sertifikasi bebas dari KKN dan bebas pungli.
BBPOM Mataram hadir untuk melindungi dan melayani masyarakat.
