Mataram, 24 September 2025 – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram menyelenggarakan Kegiatan Penggalangan Komitmen Pelaku Usaha Kosmetik dan Stakeholder dengan mengangkat tema “Kolaborasi Wujudkan Kosmetik Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing untuk Generasi Emas Menuju NTB Makmur Mendunia” pada Rabu (24/9) di Aula BBPOM di Mataram.
Kegiatan ini dihadiri oleh 55 peserta yang terdiri dari pelaku usaha kosmetik (produsen, pemilik notifikasi, pemilik merek, pelaku usaha daring), perwakilan organisasi perangkat daerah, asosiasi, akademisi, serta masyarakat pemerhati kesehatan. Peserta berasal dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara, mencerminkan keterwakilan dari daerah yang menjadi sentra pertumbuhan usaha kosmetik di NTB.
Acara diawali dengan laporan penyelenggaraan yang disampaikan oleh Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt. Dalam laporannya, Yosef menekankan bahwa kosmetik saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk kaum perempuan tetapi juga digunakan oleh semua lapisan masyarakat. “Kosmetik tidak hanya lipstik, perona pipi, atau skin care. Sabun mandi, sampo, pasta gigi, parfum, hingga deodoran juga termasuk kosmetik dan kita semua menggunakannya. Bahkan dalam beberapa budaya, kosmetik digunakan untuk merias jenazah, artinya sejak kita lahir hingga berpulang, kosmetik tidak lepas dari kehidupan kita,” ujarnya.
Yosef mengungkapkan bahwa industri kosmetik terus bertumbuh pesat dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, mencapai Rp 200 triliun pada tahun 2024. Berdasarkan data registrasi di BPOM, 50% produk yang terdaftar adalah kosmetik. Namun demikian, kosmetik juga menjadi komoditas yang paling banyak diadukan masyarakat.
“Sepanjang tahun 2024, BBPOM di Mataram menemukan 3.378 pcs kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi Rp 170 juta, dan hingga Agustus 2025 jumlah temuan meningkat menjadi 4.033 pcs senilai Rp 377 juta, termasuk produk yang izinnya telah dibatalkan. Sebanyak 83% perkara yang ditangani PPNS BBPOM Mataram juga terkait kosmetik, dengan 5 perkara yang sudah diproses hukum. Dari patroli siber, 70% hasil temuan merupakan kosmetik ilegal, dan kami telah mengusulkan 259 tautan untuk diblokir,” papar Yosef.
Ia menyoroti maraknya produk dengan klaim pemutih instan yang seringkali ditambahkan bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, dan asam retinoat. “Bahan-bahan ini dapat menimbulkan iritasi, peradangan, bahkan kanker kulit. Dalam jangka panjang, dapat menyebabkan gangguan hati, ginjal, dan bahkan berisiko pada janin bagi ibu hamil,” tegasnya.
Yosef juga mengingatkan pelaku usaha agar tidak melakukan promosi berlebihan atau menyesatkan, seperti klaim “bebas alergi”, “100% aman untuk ibu hamil”, atau klaim superlatif lain tanpa uji klinik yang memadai. “Krim etiket biru bukan kosmetik dan hanya boleh diracik oleh apotek berdasarkan resep dokter. Penjualan bebas akan dikenai sanksi sesuai ketentuan,” jelasnya.
Ia menegaskan komitmen Badan POM dalam memberikan pembinaan, namun jika upaya pembinaan diabaikan maka akan dilakukan penindakan tegas. “Badan POM menerapkan prinsip ultimum remedium, tetapi bagi pelanggar berulang yang membahayakan kesehatan masyarakat, kami siap menindak sesuai Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal Rp 5 miliar,” tambah Yosef.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur NTB yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., Mars. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kosmetik telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, namun tantangan terbesar adalah maraknya kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya.
“Pemerintah Provinsi NTB mendukung penuh pemberantasan kosmetik ilegal dan mendorong tumbuhnya industri kosmetik lokal yang aman, halal, dan berdaya saing global. NTB memiliki potensi besar dengan sumber daya alam seperti rumput laut, cokelat, garam, kelor, aneka rempah, dan flora lainnya yang jika diolah dengan teknologi tepat dan memenuhi standar mutu BPOM, bukan hanya dapat memenuhi pasar nasional, tetapi juga mampu menembus pasar internasional,” tegasnya.
Beliau mengajak seluruh pelaku usaha untuk memastikan produk yang diedarkan sudah terdaftar di BPOM, diproduksi sesuai kaidah Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), dan mematuhi regulasi promosi produk. “Komitmen hari ini harus menjadi gerakan bersama. Kita bukan hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga membangun citra positif produk NTB yang mampu bersaing di kancah global,” tambahnya.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber secara panel antara lain praktisi Kesehatan dr. Dinie Ramdhani Kusuma, SpKK, M.Kes, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, membahas secara komprehensif Bahaya Kosmetik Ilegal dan Mengandung Bahan Berbahaya serta dampak jangka panjang bagi kesehatan kulit dan organ tubuh.
Sementara itu, narasumber internal dari BBPOM di Mataram juga menyampaikan materi mengenai Penegakan Hukum Kosmetik Ilegal oleh PPNS BBPOM, Regulasi Pengawasan Obat dan Makanan, serta Edukasi Obat dan Makanan Aman, Antimikroba Resisten (AMR), dan Bahaya Rokok.
Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh perwakilan pelaku usaha dan stakeholder. Kehadiran influencer kecantikan dalam kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi katalisator edukasi publik, dengan menyebarkan pesan penting mengenai bahaya kosmetik ilegal dan pentingnya memilih produk yang aman dan terdaftar di BPOM kepada audiens mereka di media sosial.
Dengan sinergi lintas sektor ini, termasuk dukungan komunitas digital, BBPOM di Mataram optimistis dapat menciptakan ekosistem industri kosmetik yang aman, bermutu, bermanfaat, sekaligus mendukung visi NTB Makmur dan Mendunia.
