MATARAM – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram merilis hasil pengawasan komprehensif selama tahun anggaran 2025, terhadap produk Obat Bahan Alam (OBA), Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan kosmetik. Laporan ini menjadi wujud transparansi sekaligus komitmen dalam melindungi masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok, dari peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat.
Dari sisi hulu, BBPOM memastikan pengawasan ketat terhadap fasilitas produksi dan distribusi. Sepanjang 2025, dari tujuh sarana produksi yang diperiksa, lima di antaranya (71 persen) dinyatakan memenuhi ketentuan. Kepatuhan tertinggi terlihat pada fasilitas produksi kosmetik, sementara pada sektor Obat Bahan Alam masih ditemukan sarana yang belum memenuhi standar antara lain pelanggaran aspek CPOTB yang meliputi higiene, sanitasi, pencatatan dan dokumentasi.
Pengawasan terhadap distribusi menunjukkan hasil yang lebih beragam. Dari 105 sarana yang diperiksa, sebanyak 56 sarana memenuhi ketentuan dan 49 lainnya tidak. Distribusi suplemen kesehatan mencatat kepatuhan penuh, namun distribusi Obat Bahan Alam menjadi sorotan karena 75 persen sarana yang diperiksa belum memenuhi ketentuan antara lain ditemukan masih menjual OBA TIE Sementara itu, distribusi kosmetik menunjukkan hasil yang relatif berimbang antara yang patuh dan tidak memenuhi ketentuan.
Pada aspek mutu produk, hasil uji laboratorium terhadap 725 sampel menunjukkan bahwa 60,8 persen dinyatakan memenuhi syarat, sedangkan 39,2 persen tidak memenuhi syarat. Kosmetik menjadi komoditas dengan jumlah temuan tidak memenuhi syarat tertinggi yaitu TMK label dan mengandung pemutih yang dilarang dalam kosmetik yaitu hidrokinon, disusul oleh Obat Bahan Alam yaitu berupa TMK label dan mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Jenis BKO terbanyak yaitu sildenafil sitrat. Dengan Temuan ini menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap kedua jenis produk tersebut.
Dari sisi informasi produk, BBPOM Mataram juga mengawasi 710 label produk. Hasilnya, 65 persen label dinyatakan sesuai ketentuan, sementara 35 persen lainnya tidak. Pelanggaran label kembali didominasi oleh produk kosmetik dan Obat Bahan Alam, yang umumnya terkait informasi yang tidak lengkap atau tidak sesuai aturan.
Tantangan terbesar sepanjang tahun 2025 muncul di ranah digital. Dari 464 iklan yang dipantau, lebih dari separuhnya—yakni 53 persen—terbukti melanggar ketentuan, terutama karena mengandung klaim berlebihan dan menyesatkan. Iklan kosmetik menjadi penyumbang pelanggaran terbesar, sementara iklan Obat Kuasi menunjukkan tingkat kepatuhan penuh.
Menindaklanjuti berbagai temuan tersebut, BBPOM Mataram telah melakukan sejumlah langkah tegas, mulai dari pembinaan pelaku usaha, pemberian peringatan tertulis, hingga rekomendasi penghentian akses (takedown) terhadap iklan bermasalah di platform digital.
BBPOM Mataram juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengawasan. Warga diimbau untuk lebih waspada, terutama terhadap produk dengan klaim instan yang tidak rasional. Masyarakat diingatkan untuk selalu menerapkan prinsip “Cek KLIK”—Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa—sebelum membeli atau menggunakan produk kesehatan maupun kosmetik.
Dengan pengawasan yang terus diperkuat dan partisipasi publik yang meningkat, BBPOM Mataram berharap peredaran produk aman dan berkualitas di NTB dapat semakin terjamin.
