Lombok Timur - 07 Pebruar 2026, Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya memilih obat dan makanan yang aman, kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama tokoh masyarakat digelar di Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini mengusung tema “Wujudkan Masyarakat Cerdas Memilih Obat dan Makanan Aman”, diikuti oleh 200 peserta dan dan dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI H.M. Muazim Akbar, SIP., Camat Wanasaba Arfanny Muammar Masany, S.STP., M.H, kepala desa, kader, serta tokoh masyarakat setempat serta Kepala BBPOM di Mataram Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt.
Camat Wanasaba dalam sambutannya menyampaikan salam takzim dari Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang berhalangan hadir karena adanya agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan. Ia menjelaskan bahwa Kecamatan Wanasaba memiliki 14 desa, yang menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan berbagai layanan kepada masyarakat.
Menurutnya, keterbatasan anggaran yang tidak proporsional serta dana desa yang belum memadai menyebabkan masih banyak kendala dalam optimalisasi pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lintas sektor dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan berbagai program pemerintah, termasuk di bidang kesehatan dan keamanan pangan.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI menyampaikan bahwa saat ini di Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya terdapat dua kantor BPOM, sehingga peran masyarakat dan tokoh desa sangat dibutuhkan dalam membantu pengawasan obat dan makanan. Ia menekankan pentingnya sosialisasi terkait makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Para tokoh desa diundang dalam kegiatan ini dengan tujuan agar mereka dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi mengenai obat dan makanan yang aman di lingkungan masing-masing. Ia juga menegaskan bahwa seluruh Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus diperiksa secara ketat di semua jenjang sekolah.
Disampaikan pula bahwa di NTB terdapat 672 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan target pada tahun 2026 mampu memberikan makanan kepada 82,9 juta anak setiap harinya dengan jumlah penduduk NTB sekitar 4-5 juta jiwa. Selain itu, terdapat kebijakan pemotongan anggaran kepala desa untuk pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih serta pemberian honor tambahan bagi kader yang membantu distribusi MBG kepada ibu hamil dan menyusui. Program lain di bidang pendidikan dan kesehatan juga terus diupayakan agar dapat diakses secara gratis oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dalam sesi tanya jawab, berbagai aspirasi dan permasalahan disampaikan oleh peserta menyoroti perbedaan honor pegawai MBG yang dinilai tidak sebanding dengan guru honorer, maraknya iklan obat di media sosial yang mengklaim telah terdaftar di BPOM, bagaimana cara membedakan produk yang legal dan ilegal, persoalan konsumsi minuman tertentu oleh anak-anak yang berdampak pada kesehatan dan sering menyebabkan rawat inap, solusi bagi warga tidak mampu yang menderita penyakit yang tidak ditanggung BPJS, serta minimnya koordinasi SPPG dengan desa dalam pendataan penerima MBG bagi ibu hamil dan menyusui.
Peserta menyoroti juga kendala ketersediaan lahan untuk pembangunan Koperasi Merah Putih, karena sebagian besar lahan merupakan milik instansi lain yang belum memberikan respons meski telah diajukan surat resmi mengusulkan perbaikan tata kelola posyandu, mengusulkan agar pemerintah kembali meluncurkan program Jaminan Persalinan (Jampersal) untuk membantu ibu hamil dan melahirkan.
Melalui kegiatan KIE ini, diharapkan terjalin komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatnya kesadaran kolektif untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang cerdas, kritis, dan peduli dalam memilih obat dan makanan yang aman demi kesehatan dan kesejahteraan bersama.
