Menindak lanjuti Inpres No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2020, Balai Besar POM di Mataram selaku leading sector dalam Pengawasan Obat dan Makanan menyelenggarakan Rapat Evaluasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang telah dibagikan di awal tahun 2020 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTB. Kegiatan Rapat Evaluasi DAK ini diselenggarakan melalui daring (zoom meeting) mengingat Pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Rapat dibuka oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram, Drs. Zulkifili, Apt. sekaligus memberikan arahan dan penjelasan mengenai DAK.
Dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTB yang diundang dalam Rapat Evaluasi ini, hanya 7 Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAK non fisik pengawasan obat dan makanan tahun 2020. Ada berbagai kendala yang dialami Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota penerima DAK, salah satunya pelaporan kegiatan yang diakomodir di dalam DAK non fisik ke dalam aplikasi SMARTPOM. Dalam sambutannya, Kepala Balai Besar POM di Mataram mengapresiasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang telah aktif melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan serta mendorong Dinas Kabupaten/Kota yang lain yang belum mendapatkan DAK Non Fisik untuk tetap semangat dalam melakukan Pengawasan Obat dan Makanan.
