Mataram (30/8) – Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru Badan POM RI bersama Balai Besar POM di Mataram melaksanakan Bimbingan Teknis Sistem Traceability dan Recall bagi Industri Menengah, Importir dan Distributor di Provinsi Nusa Tengara Barat. Bimtek yang dilaksanakan pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 diikuti oleh 25 pelaku usaha yang berasal dari produsen pangan olahan dan distributor pangan serta 25 perwakilan OPD terkait di lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kota Mataram dan Kab. Lombok Barat.
Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Bidang Penindakan Balai Besar POM di Mataram mewakili Kepala Balai Besar POM di Mataram menyampaikan, “Penarikan pangan merupakan salah satu upaya untuk menghentikan peredaran produk pangan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, mutu dan gizi serta label pangan untuk melindungi masyarakat”. Jika produk tersebut beredar maka dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius bahkan kematian. ”Penarikan ini dapat dilakukan berdasarkan perintah yang disebut dengan mandatory recall atau atas inisiatif sendiri yang disebut dengan voluntary recall” imbuhnya.
Pelaksanaan bimbingan teknis ini bertujuan untuk menginformasikan kepada pelaku usaha yaitu produsen, importir, dan distributor pangan mengenai mekanisme pelaksanaan penarikan pangan dan menginformasikan kepada instansi pemerintah yang berkepentingan mengenai langkah-langkah yang diperlukan saat terjadi penarikan pangan dari peredaran. Selain itu, BPOM juga membimbing pelaku usaha untuk melakukan simulasi recall dengan efektif dan efisien. Diharapkan pelaku usaha selanjutnya menerapkan pengetahuan yang didapat dalam menyusun Prosedur Standar Baku (SOP) penarikan pangan dan melakukan simulasi recall.
Narasumber dalam bimbingan teknis ini adalah Kepala Subdit Inspeksi Pangan Olahan Tertentu Badan POM RI dan Tenaga Ahli Badan POM RI. Materi yang disampaikan yaitu Penarikan Pangan dalam Pengawasan Keamanan Pangan dan Sistem Ketertelusuran dan Penarikan Pangan. Pada saat ini, Badan POM telah memiliki Peraturan Kepala Badan POM No 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari Peredaran yang dapat dijadikan pedoman oleh pelaku usaha. Pedoman ini lebih fokus mengatur terhadap penarikan pangan olahan, namun tidak menutup kemungkinan untuk digunakan dalam penarikan pangan segar atau pangan siap saji.
Badan POM selalu Hadir untuk melindungi dan Melayani Masyarakat
