Internalisasi Program Percepatan Reformasi Birokrasi di BBPOM Mataram.
Mataram,- Bertempat di aula BBPOM di Mataram pada akhir April lalu, telah di selenggarakan kegiatan Internalisasi Percepatan Reformasi Birokrasi yang diikuti seluruh pegawai BBPOM di Mataram dengan narasumber tunggal Kepala BBPOM di Mataram, I Gde Nyoman Suandi.
Kegiatan yang mengusung tema “Melalui Reformasi Birokrasi menuju kinerja yang akuntabel dan transparan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik” ini,diselenggarakan sebagai salah satu wujud komitmen BBPOM di Mataram untuk secara konsisten dan terus-menerus meningkatkan pemahaman pegawai tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi ke depan. Termasuk didalamnya bila ada perubahan paradigma baru, sehingga dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dapat mencapai target yang ditetapkan.
Dalam materinya, Kepala Balai menyatakan saat ini Badan POM RI sedang mempersiapkan Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019, mengingat 2014 merupakan tahun terakhir Roadmap 2010-2014 sehingga perlu di evaluasi implementasinya pada kurun waktu tersebut. Hasilnya, telah sudah banyak pencapaian positif yang diraih, walaupun pada saat yang sama reformasi birokrasi perlu ditingkatkan demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.
Kepala Balai juga menjelaskan tentang Roadmap Perkuatan Reformasi Birokrasi tahun 2015 – 2019. Terjadi perubahan sasaran Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 yaitu, (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) Birokrasi efektif dan efisien, serta (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Demikian juga dengan 8 area perubahan pada Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, mental aparatur ada pada urutan ke delapan menjadi urutan pertama pada Reformasi Birokrasi 2015 – 2019.
Mengutip pernyataan Wamen PAN & RB, beliau menjelaskan, birokrasi Indonesia masih harus direformasi karena dililit beberapa persoalan. Pertama, secara organisasi struktur birokrasi Indonesia besar dan banyak fungsi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, banyak regulasi yang ambigu dan kontradiktif. Ketiga, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kapabel dan memiliki integritas. Keempat, banyak prosedur yang tidak jelas, kualitas pelayanan yang buruk, dan membuka peluang korupsi. Kelima, tidak memiliki etos inovatif, produktif, dan kreatif.
Untuk menyelesaikan semua persoalan tersebut, ditempuh melalui 9 (sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi yaitu Penataan Struktur Birokrasi, Penataan Jumlah dan Distribusi PNS, Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara terbuka, Profesionalisasi PNS, Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri, Pengembangan Sistem Elektronik pemerinta, Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarpras Pegawai Negeri, Penyederhanaan Perizinan Usaha, Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur.
BBPOM di Mataram.
