Dalam rangka pelaksanaan GKPD yang merupakan kegiatan prioritas nasional BBPOM Mataram telah melaksanakan pertemuan Advokasi Kelembagaan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen lintas sektor dan pemerintahan desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan, memperkuat ekonomi desa. Untuk tahun 2019 Provinsi NTB mendapatkan target 3 Desa baru dan 76 Desa dengan kegiatan terpadu dg Pemerintahan Desa. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019 dan dibuka oleh Sekda Propinsi NTB Bapak Ir. H. Iswandi, M.Si . Dalam arahannya Bapak Sekda menyambut baik dan mengapresiasi program Badan POM yang langsung menyentuh pemerintahan desa sebagai ujung tombak pemberian pelayanan lansung kepada masyarakat. Ini sejalan dengan misi Pemerintah Prov. NTB yang akan merevitalisasi peran Posyandu dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting. Harus saling bersinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan juga yang perlu mendapat perhatian adalah program desa wisata yg perlu di intervensi keamanan pangan. Dalam laporan penyelenggaraan Kepala BBPOM Mataram menyampaikan bahwa penentuan76 desa target intervensi sdh mengacu pada SK Gub no 400 th 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan stunting di NTB
Narasumber pada Pertemuan Advokasi ini yaitu Kepala Dinas Kesehatan Propinsi NTB, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) dan Kepala BBPOM di Mataram. Pertemuan dihadiri oleh 76 (tujuh puluh enam) Kepala desa target Intervensi dari 4 (empat) kabupaten di Pulau Lombok, beserta beberapa OPD terkait, yaitu Biro Kesra Propinsi NTB, Dinas Perdagangan, TP PKK Propinsi NTB, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dg jumlah peserta 100 orang.
Pertemuan Advokasi GKPD terpadu menghasilkan beberapa kesimpulan salah satu diantaranya adalah untuk jangka pendek th 2019 dana desa yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung GKPD adalah dana pemberdayaan masyarakat yaitu dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan. Program keamanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat harus berkesinambungan melalui kelompok masyarakat yang diikutkan dalam penyertaan modal BUMDES yang diatur dalam Peraturan Desa.
#DesaPanganAman #BaktiuntuknegeriFORUM
