Mataram (11/10) - Dalam rangka meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengawasan pangan olahan dan pangan fortifikasi di Provinsi NTB, Balai Besar POM di Mataram menginisiasi kegiatan Workshop Jejaring Keamanan Pangan Provinsi NTB dan FGD Intensifikasi Pengawasan Pangan Fortifikasi pada hari Rabu dan Kamis tanggal 10 – 11 Oktober 2018 di Hotel Santika Mataram. Pertemuan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc., PhD., sekaligus memberikan keynote speech.
Pada acara pembukaan tersebut, Sekda Prov. NTB memaparkan Program Generasi Emas NTB (GEN) yaitu sebuah program unggulan Provinsi NTB untuk terwujudnya generasi emas pada tahun tahun 2025. Permasalahan stunting di Provinsi NTB masih cukup tinggi sebagaimana data yang disampaikan oleh Sekda Provinsi NTB. Untuk mendukung mengatasi masalah tersebut Workshop Jejaring Keamanan Pangan Provinsi NTB dan FGD Intensifikasi Pengawasan Pangan Fortifikasi memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam rangka mensinergikan upaya pembinaan dan pengawasan untuk tersedianya pangan olahan yang aman, termasuk pangan fortifikasi di Provinsi NTB sehingga dapat mendukung salah satu program prioritas Nasional dalam pengatasan stunting yaitu layanan kesehatan dan gizi masyarakat.
Narasumber yang dihadirkan pada pertemuan Workshop Jejaring Keamanan Pangan Provinsi NTB berasal dari Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Balai Besar POM Mataram. Sedangkan pada pertemuan FGD Intensifikasi Pengawasan Pangan Fortifikasi dihadirkan narasumber dari Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Perindustrian Provinsi NTB dan Balai Besar POM di Mataram. Masing-masing narasumber menyampaikan program prioritas / unggulan tahun 2019 untuk disinergikan dalam pengawasan pangan olahan di Provinsi NTB.
Pertemuan Workshop Jejaring Keamanan Pangan Provinsi NTB diikuti oleh 60 orang peserta dan FGD Intensifikasi Pengawasan Pangan Fortifikasi ini diikuti oleh 35 orang peserta yang berasal dari OPD terkait tingkat Provinsi, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, dan OPD terkait lainnya. Sedangkan dari Kabupaten/Kota hadir Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian dan organisasi swadaya masyarakat maupun pelaku usaha produksi garam beryodium di Provinsi NTB.
Pada acara pembukaan dengan disaksikan oleh Sekda Provinsi NTB, dan beberapa kepala OPD juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Balai Besar POM di Mataram dengan Kepala Desa Barabali dan Kepala Desa Montong Gamang tentang Pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan bersinergi dengan Program Desa Benderang Informasi Publik. Perjanjian Kerja Sama ini memiliki arti yang sangat penting dalam pemberian KIE Obat dan Makanan pada masyarakat luas melalui Website yang dikelola Desa sehingga masyarakat Desa mampu mengakses informasi Obat dan Makanan yang lebih luas yang pada akhirnya diharapkan mampu membentengi diri sendiri dan turut aktif melakukan pengawasan melalui layanan pengaduan konsumen.
Pada setiap akhir sesi diskusi dan tanya jawab, dilakukan penyusunan rekomendasi yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram. Adapun rekomendasi yang berhasil disepakati yaitu:
Pertama, Rekomendasi Workshop Jejaring Keamanan Pangan Provinsi NTB:
- Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan memberikan dukungan program dan anggaran yang memadai untuk terlaksananya pembinaan dan pengawasan keamanan pangan termasuk pangan IRTP serta pengawasan bahan berbahaya di daerah sesuai standar minimal penganggaran.
- Pemerintahan Desa diharapkan memberikan dukungan program dan penganggaran dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha UMKM pangan di Desa untuk dapat terciptanya peningkatan keamanan dan mutu pangan olahan UMKM sehingga pada akhirnya diharapkan dapat mendukung upaya pengatasan masalah stunting sekaligus juga dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan daya saing produk UMKM di NTB.
- Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membawahi pengelolaan pasar agar memberikan dukungan program dan penganggaran dalam pembinaan dan bimbingan teknis serta penyuluhan kepada komunitas pasar agar komunitas pasar mampu menjaga pangan bebas dari bahan berbahaya.
- Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kab/Kota diharapkan segera membentuk Tim Pengawas Terpadu Bahan Berbahaya untuk pelaksanaan pengawasan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan secara rutin dengan dukungan anggaran yang diperlukan, agar eradikasi penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan dapat segera tercapai.
Kedua, Rekomendasi FGD Intensifikasi Pengawasan Pangan Fortifikasi:
- Mengusulkan kepada lintas sektor sampai ke tingkat desa sesuai dengan tupoksinya memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi garam beryodium bagi kesehatan pada umumnya dan pengatasan masalah stunting pada khususnya sehingga kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi garam beryodium dapat ditingkatkan dan dipertahankan secara konsisten.
- Mengusulkan kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk merevitalisasi kembali Tim GAKY di provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga upaya pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi produksi dan peredaran garam beryodium oleh lintas sektor terkait di provinsi NTB maupun di kab/kota dapat dilakukan secara terpadu/terkoordinir dan konsisten, termasuk pembinaan kepada petani garam, sehingga produksi dan peredaran garam beryodium di NTB dapat ditingkatkan dan peredaran garam non beryodium dapat dikendalikan.
- Perlu adanya penegakan hukum yang konsisten kepada pelaku usaha produksi dan distribusi garam non beryodium yang melakukan pelanggaran baik dengan pemberian sanksi administratif, sanksi pidana maupun sanksi sosial, sesuai kewenangan masing-masing lintas sektor maupun oleh aparat penegak hukum.
- Mengusulkan agar lintas sektor terkait yang menangani pembinaan dan pengawasan produksi garam beryodium untuk melakukan pembinaan produksi secara konsisten ke IKM garam yang terdaftar baik secara manajemen, bimbingan teknis produksi, maupun pemberian bantuan fasilitas sarana dan prasarana produksi. Bersama IKM menjamin ketersediaan KIO3 , sehingga produksi garam beryodium memenuhi syarat SNI.
- Diusulkan ada agen penyalur KIO3 dan test kit Iodium baik kualitatif maupun kuantitatif di Provinsi NTB untuk memudahkan mendapatkan di pasaran.
- Mengusulkan agar lintas sektor terkait yang menangani pembinaan dan pengawasan produksi garam beryodium agar membimbing industri garam beryodium membentuk Tim Pengawasan Mutu Internal (qualitycontrol) serta mampu menerapkan prinsip-prinsip Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) sehingga mampu menghasilkan garam beryodium aman dan bermutu secara konsisten.
- Cakupan konsumsi garam beryodium sebagai indikator dalam RPJMD Provinsi maupun kabupaten/kota.
- Melibatkan Desa, BUMDes dan ASN dalam meningkatkan pemasaran garam beryodium.
BBPOM MATARAM
