Mataram, 27 Desember 2012. Studio Sindo TV Mataram sore itu, sedikit semarak. Dimeja tampak berbagai macam contoh kosmetika ilegal,Obat obat Tradisional mengandung Bahan Obat,serta Obat Penambah Stamina ilegal ,dipajang rapi memenuhi meja display. Sore itu Sindo TV Mataram mengundang narasumber Kepala Balai Besar POM (BBPOM) di Mataram Dra Sri Utami Ekaningtyas Apt MM untuk mengisi acara Bincang Mentaram,sebuah dialog interaktif dengan masyarakat yang diselenggarakan pada hari hari tertentu.
Topik bahasan yang disajikan pada acara kali ini,tentang Kosmetika Palsu dan Obat tanpa izin edar.Bahasan ini cukup tepat mengingat temuan pengawasan khususnya di Nusa Tenggara Barat,masih banyak beredar Kosmetika tanpa izin edar,kosmetika mengandung bahan berbahaya dan kosmetika palsu.Terbukti,dari 8 (delapan) kasus Projusticia yang ditangani Penyidik PNS BBPOM di Mataram tahun 2012,sebanyak 4 (empat) kasus adalah tentang Kosmetika ilegal dan atau tanpa izin edar. Selain itu, narasumber sekaligus menyampaikan informasi tentang Siaran Pers dari Kepala Badan POM RI tentang Hasil Pengawasan Kosmetika mengandung Bahan Berbahaya/ dilarang, Public Warning no.HM.03.03.1.43.14.12.8256 tanggal 27 Desember 2012.
"Kami selalu menghimbau kepada masyarakat,jadilah konsumen yang cerdas.Teliti sebelum membeli dan pilihlah kosmetika yang sudah memiliki izin edar,kosmetika yang lengkap dan jelas label dan penandaannya.Kosmetika produksi dalam negeri lebih aman dan cocok untuk kulit kita.Jangan terkecoh dengan promosi kosmetika pemutih wajah yang dalam waktu singkat bisa kinclong mengkilat,karena kosmetika tersebut kemungkinan dicampur logam berat Mercuri yang beresiko bagi kesehatan kita"demikian Ibu Ningtyas menjelaskan ketika ada penelepon masuk.
"Putusan Pengadilan di Mataram untuk tersangka kasus kosmetika cukup berat,ada yang mendapat putusan penjara 3 tahun.Maka diperingatkan kepada pelaku usaha atau penyalur/ pengedar kosmetika ilegal untuk menghentikan kegiatan melawan hukum"imbuh Ibu Ningtyas.
Pengawasan dan Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di NTB akan terus diintensifkan,mengacu Surat Keputusan Gubernur NTB no 179 tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di Nusa Tenggara Barat.
BBPOM di Mataram.
