Pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 telah dilakukan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Hotel Santosa Senggigi yang diikuti oleh 50 orang PPNS dari berbagai instansi di Provinsi NTB. Dari Balai Besar POM di Mataram diundang dua orang PPNS sebagai peserta yang diwakili oleh Kepala Seksi Penyidikan dan salah seorang staf. Acara Bimtek ini dibuka oleh Bapak Hendro Purwoko selaku Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dengan narasumber dari Kasubdit PPNS Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu Bapak Adi Asyhari.
_x000D_Tujuan dari bimbingan teknis ini adalah menambah wawasan para PPNS terkait Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Perubahan yang krusial dalam PP No. 58 Tahun 2010 adalah masalah administrasi persyaratan rekruitmen dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan mutasi wilayah kerja PPNS serta ganti kartu tanda pengenal.
_x000D_Mengingat keabsahan penyidik adalah mutlak diperlukan dalam penegakan hukum maka setiap penyidik sesuai peraturan ini harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat melakukan penyidikan.
_x000D_BBPOM di Mataram
_x000D_ _x000D_
