Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan alat penting yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta mendorong upaya pencegahan korupsi pada instansi publik, termasuk dalam BPOM. Dengan menggunakan data dari sumber internal, eksternal (masyarakat pengguna layanan dan stakeholder) serta pakar / ekspert, SPI diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat integritas dan potensi risiko korupsi, membantu untuk memahami kondisi integritas organisasi secara lebih akurat dan objektif sehingga dapat dibangun strategi pencegahan korupsi dan penguatan sistem integritas yang lebih baik.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai Balai Besar POM di Mataram tentang pelaksanaan SPI dan Aplikasi Sang Integritas pada tanggal 11 September 2024 bertempat di Aula Balai Besar POM Mataram diselenggarakan Bimtek SPI dan Sang Integritas. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid yang diikuti oleh seluruh pegawai BBPOM di Mataram dan Loka POM di Bima.
Hadir secara daring Inspektur II BPOM Bapak Yudianto memberikan sambutan sekaligus menyampaikan materi tentang Pengawasan Intern. Beliau menyampaikan bahwa dalam Siklus Manajemen Keuangan Pemerintah ada 7 hal penting, yaitu : Kebijakan / Peraturan, Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Administrasi, Pelaporan dan Monev. Semua aspek tersebut saling terkait untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Bapak Inspektur II juga menyampaikan bahwa peran APIP saat ini bukan hanya sebagai quality assurance tapi menjadi mitra dan trusted advisor yang dapat memberikan nilai tambah dan solusi bagi organisasi. Tidak lagi auditee merasa was was saat kedatangan Inspektorat, tapi taglinenya berubah menjadi “Untung Ada Inspektorat Utama”. Beliau juga menekankan ada 3 fokus penting dalam implementasi Zona Integritas, yaitu : Integritas (Fraud Risk Assesment), Pelayanan Publik melalui Inovasi yang berdampak bagi masyarakat dan Peningkatan Kinerja Organisasi (Evaluasi SAKIP)
Sementara Kepala BBPOM di Mataram Yosef Dwi Irwan menyampaikan upaya pembangunan integritas perlu terus digalakkan secara masif dan terstruktur sehingga menjadi bagian dari budaya di level induvidu, organisasi dan jiwa bangsa. Tanpa memperbaiki integritas, sebaik apapun sistem yang diterapkan akan terus muncul KKN. Integritas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, aplikasi Sang Integritas BPOM merupakan salah satu inovasi yang sangat relevan (whistleblowing, benturan kepentingan dan gratifikasi).
“BBPOM di Mataram juga telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2021 dari KemenPAN RB dan terus berupaya untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Untuk meneguhkan komitmen pelayanan publik, kami juga telah meraih sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manjemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tahun 2023. Tentu perlu komitmen dan dukungan dari seluruh pegawai, level staf dan pimpinan untuk pencegahan KKN dan gratifikasi” pungkas Yosef menutup sambutan.
Narsumber dari Inspektorat II Rachmad Hidayat, Mozes Reynaldo Christanto dan Fitri Afrilia secara bergantian menyampaikan materi terkait Pelaksanaan Survei Penilaian Integrritas (SPI) Tahun 2023, Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Wistle Blowing System (WBS) dan Aplikasi Sang Integritas. Kegiatan berjalan dengan baik dan dinamis, hal ini ditunjukan dengan aktifnya diskusi antara peserta dengan para Narasumber.
