Mataram - Kosmetik merupakan salah satu bidang usaha yang sangat diminati oleh para entrepreneur. Di NTB sendiri terdapat 11 sarana produksi kosmetik yang aktif dan 8 Badan Usaha Pemilik Nomor Notifikasi, dengan total nomor notifikasi yang sudah terbit sebanyak 793. Hal tersebut menunjukkan bahwa kosmetik berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi baik skala nasional maupun untuk provinsi NTB sendiri. Untuk itu, Badan POM berkomitmen penuh dalam mendukung peningkatan daya saing industri, memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha kosmetik dengan keberpihakan terhadap UMKM.
Regulasi di bidang kosmetik mengizinkan bagi pelaku usaha yang belum memiliki fasilitas produksi untuk dapat memiliki izin edar dengan melakukan kontrak produksi ke industri kosmetik. Hal ini memicu banyaknya pelaku usaha berupa perorangan atau badan usaha yang memberikan kontrak produksi kosmetik yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Namun berdasarkan hasil pengawasan diketahui banyak terjadi pelanggaran terkait kontrak produksi kosmetik, yaitu produk palsu, produk mengandung bahan berbahaya/dilarang, produk tanpa izin edar, iklan produk yang menyesatkan, serta alamat yang tidak dapat ditelusuri.
Badan POM selalu melakukan upaya preventif melalui peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi dan ketentuan yang berlaku terutama terhadap usaha mikro kecil dan para start up. Pada hari Senin, 03 Juli 2023 bertempat di Fave Hotel Mataram, BBPOM di Mataram melakukan Bimbingan Teknis Kontrak Produksi dan Pelabelan Kosmetik yang Benar yang dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Dra. Sumiaty Haslinda, Apt mewakili Kepala Balai Besar POM di Mataram. Kegiatan bimtek ini diikuti oleh 26 peserta yang terdiri dari Badan Usaha Pemilik Nomor Notifikasi Kosmetik (BUPN), Industri Kosmetik dan Distributor Kosmetik di Pulau Lombok.
Di dalam kegiatan, peserta mendapatkan materi terkait bagaimana Alur Proses Perizinan Kosmetik sehingga bisa memperoleh izin edar produk kosmetik serta bagaimana mekanisme dan aspek teknis kontrak produksi kosmetik. Selain itu juga dibahas terkait mitigasi risiko dalam memproduksi dan mengedarkan kosmetik kontrak, dan penyalahgunaan kontrak produksi sebagai modus peredaran kosmetik illegal. Peserta juga mendapatkan materi tentang Iklan dan Penandaan Kosmetik sehingga para pelaku usaha dapat melakukan pelabelan dan promosi produk kosmetik yang menarik dan sesuai regulasi. Narasumber dalam kegiatan ini seluruhnya dari BBPOM di Mataram.
Diharapkan dengan kegiatan ini, para pelaku usaha di bidang kosmetik dapat memahami regulasi terkait kontrak produksi, alur pengajuan perizinan produk kosmetik, serta cara pelabelan dan periklanan yang benar, objektif, tidak menyesatkan, memenuhi etika dan norma yang berlaku sehingga masyarakat mendapatkan produk kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat.
BBPOM di Mataram
