Balai Besar POM di Mataram terus memperkuat pengawalan implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM) Tahun Anggaran 2026 melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Triwulan I yang dilaksanakan pada Selasa (26/5/2026) di Aula Kantor Balai Besar POM di Mataram. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memastikan pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan di daerah berjalan efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan regulasi terbaru pemerintah pusat.
Rapat dihadiri oleh perwakilan BPKAD dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-Pulau Lombok yang meliputi pengelola bidang farmasi, kesehatan lingkungan, dan keuangan. Pelaksanaan monitoring dilakukan setelah seluruh pemerintah daerah penerima DAK NF BOK POM telah menerima penyaluran dana tahap I sebesar 50 persen dari Kementerian Keuangan pada April 2026, sehingga pelaksanaan kegiatan di daerah sudah dapat segera dieksekusi.
Kepala Balai Besar POM di Mataram, Yogi Abaso Mataram, S. Si, Apt dalam arahannya pada saat penutupan acara menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi tidak hanya menjadi sarana penilaian capaian Triwulan I, namun juga menjadi forum penyelesaian berbagai kendala teknis penganggaran yang masih dihadapi pemerintah daerah.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan kunci keberhasilan implementasi program pelaksanaan DAK NF BOK POM ini. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat, khususnya pengelola program baik di BBPOM Mataram, BPKAD maupun Dinas Kesehatan,” tegasnya.
Sebagai bahan pembahasan perwakilan BBPOM mataram memberikan pemaparan materi terkait capaian realisasi anggaran dan output kegiatan DAK NF BOK POM pada masing-masing kabupaten/kota se-Pulau Lombok. Materi juga mencakup progres pelaksanaan setiap menu kegiatan, pembinaan dan pendampingan yang telah dilakukan BBPOM di Mataram, berbagai kendala pelaksanaan di daerah, alternatif solusi yang dapat ditempuh, serta lesson learned sebagai bahan evaluasi bersama.
Dalam pembahasan, sejumlah daerah masih menghadapi permasalahan administratif berupa kesalahan kode rekening belanja, ketidaksesuaian kode sumber pendanaan, ketidaktepatan penempatan sub kegiatan, hingga perlunya penyesuaian nomenklatur berdasarkan kebijakan terbaru Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah daerah pun sepakat menempuh berbagai mekanisme penyesuaian anggaran, mulai dari pergeseran anggaran secara parsial, APBD Perubahan, hingga reklasifikasi atau koreksi jurnal sesuai kondisi realisasi kegiatan di masing-masing daerah.
BBPOM di Mataram juga mendorong seluruh Dinas Kesehatan kabupaten/kota agar segera mengakselerasi pelaksanaan kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing mengingat dana salur telah diterima pemerintah daerah melalui kas daerah. Percepatan pelaksanaan kegiatan diharapkan mampu mendukung optimalisasi capaian realisasi anggaran secara maksimal dengan tetap menjunjung prinsip tertib administrasi, tepat sasaran, dan akuntabel.
Melalui kegiatan ini, BBPOM di Mataram berharap seluruh permasalahan administratif dan teknis penganggaran dapat segera ditindaklanjuti melalui solusi bersama sehingga pelaksanaan DAK NF BOK POM Tahun 2026 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di wilayah Pulau Lombok.
