Lombok Tengah – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram terus memperkuat komitmennya dalam mendorong UMKM pangan olahan, obat tradisional, dan kosmetik agar semakin berdaya saing. Hal ini diwujudkan melalui Gebyar Pelayanan Publik bagi UMKM yang diselenggarakan pada 11 Desember 2025 dan diikuti oleh 40 pelaku UMKM bidang Obat dan Makanan di Kabupaten Lombok Tengah.
Kepala BBPOM di Mataram, Yogi Abaso Mataram, mengawali rangkaian kegiatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan. Beliau menyampaikan bahwa BBPOM senantiasa mendorong percepatan penerbitan izin edar, terutama dengan menghadirkan layanan lintas sektor (linsek) sebagai dukungan terhadap sistem perizinan usaha nasional yang kini terintegrasi. “Kami berharap akan semakin banyak UMKM yang dapat mengantongi izin edar dan menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga luar negeri,” ujarnya.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Lombok Tengah, drh. Tri Widiastuti, MA, yang memberikan apresiasi atas penyelenggaraan acara. “UMKM adalah tulang punggung perekonomian. Melalui kegiatan ini, kita berharap pelaku usaha dapat naik kelas dan meningkatkan kualitas serta jangkauan produknya,” ungkapnya.
Pada sesi panel pertama, peserta mendapatkan pemaparan mengenai penapisan lingkungan pada Amdalnet oleh Lalu Sarkin Junaidi, S.Sos., MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, serta penjelasan terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 oleh Wisnu Andi Triyantoko, penyuluh pajak KPP Praya. Peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait PPN, NPWP, SPPL, dan kewajiban perpajakan dan peraturan lainnya.
Sementara itu, materi kedua yang disampaikan oleh Abdillah Wibisono dari BBPOM di Mataram memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terkait perizinan produk obat dan makanan. Beliau menguraikan secara runtut alur pendaftaran, mulai dari tahap pembuatan akun, pengunggahan dokumen, hingga evaluasi oleh Badan POM. Selain itu, disampaikan pula persyaratan teknis dan administratif, termasuk pemenuhan komposisi, label, proses produksi, serta dokumen pendukung lainnya. Peserta juga diberikan gambaran mengenai waktu yang dibutuhkan untuk proses evaluasi serta komponen biaya resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Abdillah turut menegaskan komitmen BBPOM di Mataram dalam memberikan pendampingan izin edar secara gratis, cepat, dan responsif, sejalan dengan tagline “Melayani Sepenuh Hati”. Ia menekankan bahwa BBPOM siap menjadi mitra UMKM dalam memastikan produk yang beredar aman, bermutu, dan berdaya saing.
Pada kesempatan tersebut, BBPOM di Mataram juga melakukan Penandatanganan Komitmen Inovasi Pelayanan, salah satunya Berugak Virtual, sebagai bentuk transformasi layanan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara daring dan responsif dari mana saja. Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mempercepat legalitas usaha serta memperkuat ekosistem UMKM di Lombok Tengah.
