Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram menyelenggarakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik BOK POM Tahun 2026 pada Selasa, 27 Januari 2026, yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting Berugak Virtual BBPOM di Mataram. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk melakukan evaluasi serta menyusun langkah perbaikan pelaksanaan DAK Non Fisik BOK POM ke depan.
Rapat ini dilatarbelakangi oleh adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan DAK Non Fisik BOK POM Tahun 2025, yang perlu dijadikan lesson learned guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan di tahun 2026. Evaluasi ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, hingga pelaporan kegiatan.
Kegiatan diawali dengan paparan dari BBPOM di Mataram terkait berbagai kendala yang dihadapi pada pelaksanaan DAK NF BOK POM Tahun 2025, baik dari sisi Dinas Kesehatan, BPOM, BBPOM di Mataram, maupun pelaksanaan pengujian oleh pihak ketiga. Paparan dilanjutkan dengan penyampaian rencana tindak lanjut serta rencana pendampingan dan asistensi yang akan dilakukan BBPOM di Mataram kepada pemerintah daerah.
Diskusi berlangsung aktif dengan melibatkan PIC DAK NF BOK POM dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-NTB. Dalam forum tersebut mengemuka sejumlah permasalahan, antara lain rendahnya realisasi anggaran, masih kurangnya komitmen daerah, pelaksanaan yang belum sepenuhnya sesuai petunjuk operasional (Jukop), keterlambatan pencairan dana, Aplikasi pelaporan yang dianggap sulit serta kendala pertanggungjawaban kegiatan sampling dan pengujian.
Dalam sambutannya, perwakilan BBPOM di Mataram menyampaikan harapan agar DAK Non Fisik BOK POM dapat dikelola secara lebih baik dan akuntabel. “DAK Non Fisik harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas, sejalan dengan PMK Nomor 119 Tahun 2025 yang menekankan perubahan paradigma dari sekadar penyerapan anggaran menjadi anggaran yang efisien, berdampak, dan dapat dipertanggungjawabkan secara kinerja,” ujarnya.
Peserta kegiatan terdiri dari PIC DAK NF BOK POM Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-NTB, BBPOM di Mataram, serta Balai POM di Bima. Melalui kegiatan ini diharapkan alokasi dan pemanfaatan DAK Non Fisik BOK POM Tahun 2026 dapat lebih tepat sasaran, optimal, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, diharapkan perencanaan kegiatan tahun 2026 dapat disusun sejak awal melalui POA yang matang serta penyelesaian laporan kegiatan tahun 2025 yang masih tertunda.
