Mataram, Selasa 11 Juni 2024, Asisten III Administrasi dan Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, H.Wirawan Ahmad, S.Si., M.T, mewakili Pj Gubernur NTB, secara resmi membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram, sekaligus Beliau memberikan apresiasi atas terselenggaranya giat tersebut, dan menjadi bentuk kerendahan hati BBPOM di Mataram selaku entitas penyelenggara badan publik untuk merangkul banyak pihak dalam membingkai kolaborasi.
“Atas nama pemerintah Provinsi NTB kami menyampaikan apresiasi kepada BPOM Mataram atas terselenggaranya acara konsultasi publik ini,” Ucap Asisten III di Aston Inn Hotel Mataram, Selasa (11/06/2024).
“Banyak hal yang telah dilaksanakan oleh BPOM dan itu menyangkut hajat kepentingan kita yang paling mendasar bagaimana obat dan makanan yang kita konsumsi sehari-hari aman,” Sambung Asisten III
Asisten III juga menegaskan, agenda semacam itu juga menjadi tugas entitas penyelenggara publik lainnya untuk terus memberdayakan masyarakat agar semakin cerdas, dan peran masyarakat untuk turut aktif mengawasi obat dan makanan yang beredar di pasaran, dan menyediakan forum untuk terus bertemu mendiskusikan masalah yang di hadapi, sehingga esensi dari kolaboratif Goverment pemerintah yang terbuka, pemerintah yang jujur kepada masyarakat dan pemerintah yang senantiasa memberdayakan masyarakatnya dapat terwujud dengan baik.
Kepala Balai Besar POM di Mataram, Yosef Dwi Irwan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik ini merupakan bagian dari upaya BBPOM di Mataram untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan obat dan makanan.
“Melalui forum ini, kami berharap dapat menjaring masukan dan saran dari berbagai pihak, sehingga pengawasan obat dan makanan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Kami juga ingin memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan,” kata Yosef.
Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan terciptanya sinergi yang lebih baik dalam menjaga keamanan pangan dan obat-obatan di Provinsi NTB, antara BPOM, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, pelaku usaha, media masa dan masyarakat, mengingat keamanan obat-obatan dan makanan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak,” Sambung Yosef.
Sebagai lembaga otoritas Badan POM bukan hanya memiliki fungsi pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang beredar, namun ada fungsi pelayanan publik seperti perizinan, pengujian dan penyediaan informasi dan pengaduan Masyarakat,” Tutur Yosef.
Berbagai inovasi Layanan Publik telah kami lakukan, antara lain : Gemilang Pro UMKM (Gerakan Lintas Lembaga Mengawal Daya Saing Produk UMKM) yang telah meningkatkan jumlah NIE, mengawal investasi dan meningkatkan omzet penjualan, khususnya UMKM, selain itu kami juga ada Layanan OHS, Layanan ODS, Gas Paman (Keluarga Sadar Pangan Aman) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tenatang keamanan pangan melalui pedagang sayur keliling,” Lanjut Yosef.
