Mataram, 6 Agustus 2026 – Balai Besar POM di Mataram menghadiri Press Release Realisasi Investasi Provinsi NTB Triwulan II dan Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, di Lobby Bale KITA, Mataram. Kehadiran BBPOM di Mataram menjadi bagian dari sinergi lintas sektor dalam mendukung pertumbuhan investasi, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penguatan perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Kepala BBPOM di Mataram, perwakilan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB, Bank NTB, serta stakeholder terkait lainnya.
Kegiatan menjadi forum penyampaian perkembangan realisasi investasi sekaligus penguatan sinergi antarpemangku kepentingan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dalam press release disampaikan bahwa target investasi Provinsi NTB Tahun 2026 berdasarkan BKPM sebesar Rp64,83 triliun, sedangkan berdasarkan RPJMD sebesar Rp68,43 triliun.
Hingga Triwulan II Tahun 2026, realisasi investasi NTB mencapai Rp33,73 triliun atau 51,26% dari target berdasarkan BKPM. Capaian tersebut terdiri atas realisasi investasi Triwulan I sebesar Rp18,07 triliun, Triwulan II sebesar Rp15,17 triliun, serta investasi UMK Semester I sebesar Rp496,68 miliar. Realisasi investasi UMK tersebut meningkat 22,28% dibandingkan Semester I Tahun 2025 yang mencapai Rp406,19 miliar.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BBPOM di Mataram, Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt., menyampaikan pentingnya legalitas serta pemenuhan keamanan dan mutu produk dalam mendukung pengembangan UMKM.
“Legalitas produk menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung UMKM agar semakin berkembang dan berdaya saing. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 202 Nomor Izin Edar (NIE) di Pulau Lombok. Hal ini menunjukkan adanya upaya pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan keamanan dan mutu produk yang akan diedarkan kepada masyarakat,” ujar Yogi.
Pemenuhan legalitas, keamanan, dan mutu produk menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas akses pasar. Dalam hal ini, BBPOM di Mataram terus mendukung pelaku UMKM melalui edukasi, pendampingan, dan pengawasan terkait keamanan, mutu, serta pemenuhan ketentuan produk Obat dan Makanan.
Melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait, penguatan investasi dan UMKM di NTB diharapkan dapat terus berkembang. Pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas produk, sehingga UMKM semakin berdaya saing dan masyarakat memperoleh perlindungan melalui produk yang aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan.
