Mataram, 22 Oktober 2026 – Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) menyelenggarakan Forum Kebijakan Daerah bertema “Perdagangan yang Responsif Gender untuk Memperkuat Akses UMKM Perempuan dan Penyandang Disabilitas dalam Perdagangan: Dari Bukti dan Prioritas Kebijakan Menuju Komitmen Kelembagaan Daerah” di Lombok Plaza Hotel & Convention, Mataram. Kepala BBPOM di Mataram, Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt., hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut.
Forum ini dihadiri oleh perwakilan dinas terkait, sejumlah pelaku UMKM perempuan dan penyandang disabilitas, serta pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha dan memperluas akses pasar, sekaligus mendorong kebijakan perdagangan yang lebih inklusif dan responsif gender.
Dalam sambutannya, Yogi Abaso Mataram menekankan pentingnya pemahaman pelaku UMKM terhadap persyaratan perizinan, termasuk izin edar BPOM sesuai dengan kategori produk yang dipasarkan. Pemenuhan ketentuan tersebut menjadi salah satu langkah untuk memastikan keamanan dan mutu produk serta meningkatkan kepercayaan konsumen.
“Pelaku UMKM perlu memahami persyaratan izin edar sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan. Dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, pelaku usaha dapat memastikan produk yang dipasarkan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen,” ujar Yogi.
Forum ini juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses perdagangan, termasuk keterbatasan informasi, pemenuhan persyaratan usaha, standardisasi, pembiayaan, dan pendampingan. Diskusi tersebut diharapkan dapat menghasilkan masukan yang relevan untuk mendukung pengembangan UMKM serta memperluas kesempatan berusaha secara setara.
Melalui kegiatan ini, BBPOM di Mataram mendukung penguatan sinergi lintas sektor dalam mendorong UMKM yang berdaya saing dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kolaborasi yang berkelanjutan diharapkan dapat memperluas kesempatan bagi UMKM perempuan dan penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha serta berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
