Mataram, 12/02/2026 – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans dengan tema “Membangun Budaya Pelaporan Farmakovigilans untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan”. Kegiatan ini diikuti oleh tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di Pulau Lombok. Kegiatan dibuka oleh Kepala BBPOM di Mataram yang dalam sambutannya menekankan bahwa pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Efek Samping Obat (ESO) bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari budaya keselamatan pasien yang harus dibangun secara berkelanjutan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan.
Hadir sebagai narasumber, Dra. Fachdiana Fidia, Apt., M.Si., Pengawas Farmasi Ahli Madya dari Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, yang memaparkan kebijakan nasional farmakovigilans serta mekanisme pelaporan melalui aplikasi E-MESO. Disampaikan bahwa laporan KTD/ESO menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan regulatori, mulai dari perubahan informasi keamanan pada penandaan obat, pembatasan distribusi, hingga pembekuan atau pencabutan izin edar apabila diperlukan.
Sesi diskusi berlangsung aktif dan interaktif. Peserta mengangkat berbagai pertanyaan strategis, antara lain mengenai output farmakovigilans dan kaitannya dengan evaluasi regulatori, mekanisme penentuan keamanan obat pada ibu hamil, pelaporan efek samping yang sudah tercantum dalam etiket obat, hingga pelaporan pada program khusus seperti pemberian obat cacing dan terapi OAT. Narasumber menegaskan bahwa seluruh dugaan KTD/ESO, termasuk efek samping yang sudah tercantum dalam etiket, tetap dapat dan perlu dilaporkan melalui E-MESO. Pelaporan tidak harus menunggu hingga kondisi pasien memburuk atau kasus dinyatakan berat. Bahkan apabila pasien telah pulih setelah penanganan, laporan tetap dianjurkan dilakukan secara spontan agar dapat dilakukan skrining dan evaluasi lebih lanjut oleh BPOM dalam menilai keseimbangan manfaat dan risiko (risk-benefit) obat yang beredar.
Diskusi juga menyoroti pentingnya peran tenaga kesehatan sebagai key players dalam sistem farmakovigilans, mengingat saat ini pelaporan dilakukan melalui tenaga kesehatan guna menjaga objektivitas dan kualitas data. Melalui kegiatan ini, BBPOM di Mataram berharap budaya pelaporan farmakovigilans semakin menguat di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga sistem pengawasan obat menjadi lebih responsif dan berorientasi pada keselamatan pasien.
