Dalam rangka meningkatkan kolaborasi dan sinergitas dalam pengawasan peredaran Obat dan Makanan di Nusa Tenggara Barat, Kepala BBPOM di Mataram Yosef Dwi Irwan melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Pengawasan & Pelayanan (KPP) Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram Bambang Parwanto.
Kegiatan ini juga merupakan bagian tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara BPOM dengan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan yang meliputi kegiatan pengawasan, penegakan hukum, pertukaran data / informasi, peningkatan kompetensi SDM dan pemberdayaan masyarakat
“BPOM tidak bisa bekerja sendiri atau single player dalam mengawal Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat, perlu dukungan dari seluruh stakeholder termasuk Bea Cukai” ujar Yosef
“Utamanya dalam mengawal Obat dan Makanan yang masuk ataupun keluar dari wilayah NTB, di wilayah kepabeanan yang menjadi wewenang Bea Cukai, memastikan produk tersebut telah sesuai dengan PerBPOM Nomor 28 Tahun 2023” lanjut Yosef
“Masuknya produk ilegal juga bisa melalui barang bawaaan / tentengan penumpang, atau sekarang kita kenal sebagai jastip. Bisa jadi jumlahnya sesuai dengan batasan pada regulasi namun jika frekuensi sering atau bahkan ada jaringan, tentu ada kemungkinan diperjualbelikan” lanjut Yosef
Kepala KPP Bea Cukai Mataram merespon positif koordinasi dari Kepala BBPOM Mataram dan siap bersinergi serta berkolaborasi, mengawal regulasi BPOM yang dititipkan kepada Bea Cukai. Namun pihak Bea Cukai juga membutuhkan dukungan kecepatan informasi dan respon dari petugas BBPOM di Mataram terkait barang bawaan penumpang, terutama terkait obat yang dibawa dan digunakan untuk kesehatan penumpang
“Kami siap mendukung tugas BBPOM di Mataram, sesuai kewenangan yang kami miliki, namun demikian kami juga perlu mendapatkan dukungan dalam kecepatan respon informasi terkait barang bawaan penumpang, utamanya terkait obat agar regulasi dapat diterapkan secara baik dan tidak menciderai hak kesehatan penumpang” ujar Bambang Parwanto
Dalam pertemuan ini disepakati dibentuk WAG untuk percepatan komunikasi dan koordinasi, dalam upaya melindungi masyarakat NTB dari Obat dan Makanan ilegal yang beresiko terhadap kesehatan
