Mataram, 23/08/2023 bertempat di ball room hotel Aston, BBPOM di Mataram menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai salah satu Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hadir pada kegiatan tersebut dari unsur penta helik yaitu instansi terkait, organisasi masyarakat, akademisi/praktisi/ahli, media masa dan pengguna layanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.
Kepala Balai Besar POM di Mataram Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt dalam sambutannya menyampaikan bahwa Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP).
Balai Besar POM di Mataram sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan di daerah wajib melaksanakan FKP agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.
Melalui FKP ini diharapkan dapat menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan Balai Besar POM di Mataram dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan, dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan pelayanan publik.
