Pengawasan bahan berbahaya secara terpadu menjadi lebih efektif setelah terbitnya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Kepala Badan POM RI Nomor: 43 tahun 2013 dan Nomor: 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan pada tanggal 28 Juni 2013. Dalam peraturan tersebut, telah diatur mekanisme pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan oleh tim pengawas terpadu yang terdiri dari lintas sektor terkait baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
Lintas sektor terkait yang tergabung dalam Peraturan Bersama terutama di daerah yang terdiri dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) perlu memahami semua ketentuan yang diatur di dalamnya dan mengimplementasikan Peraturan Bersama tersebut serta mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar pengawasan bahan berbahaya dapat dilakukan secara berkesinambungan
Acara dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 21 April 2015 bertempat di Aula Balai Besar POM di Mataram, dihadiri oleh 15 orang peserta dari Instansi / SKPD yang termasuk anggota Tim Pengawas Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya Provinsi NTB dan Kota Mataram.
Acara Advokasi dibuka oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram (Drs. I Gde Nyoman Suandi, Apt, MM) dan dilanjutkan penyampaian Materi tentang Implementasi Peraturan Bersama oleh Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Badan POM RI (Drs. Mustofa, Apt, M.Kes) dan Kasubdit Sarpras Perekonomian Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri (Drs. Harul Fauzi). Sesi ke 2 penyampaian materi tentang hasil pengawasan BB di NTB oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram dan Sekretaris Disperindag Provinsi NTB (Drs. Bambang Sugeng Ariadi, MM, M.Si)
Pada akhir kegiatan diperoleh kesepakatan konsep Tim Pengawas Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan pada Pangan Provinsi NTB dan advokasi akan dilanjutkan ke tingkat kabupaten / kota untuk menyusun Tim Pengawas Terpadu Kabupaten / Kota.
BBPOM di Mataram
